Pemkab Merauke Akhirnya Buka Pendaftaran CPNS

MERAUKE –  Pemerintah Kabupaten  Merauke akhirnya membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lingkup Pemkab Merauke mulai  Kamis (25/4).  Pendaftaran CPNS  ini dilakukan secara online.  

   Wakil Bupati Merauke Sularso, SE, kepada wartawan mengungkapkan, pendaftaran CPNS  secara online ini akan berlangsung selama 15 hari ke depan. ‘’Pendaftarannya  dimulai hari ini dan akan berlangsung selama    15 hari,’’ kata  Sularso, Kamis (25/4).   

  Ia berharap,   pelaksanaan penerimaan CPNS  ini akan berlangsung secara aman dan lancar   kerena pemerintah  daerah lewat BKD   menyediakan loket atau tempat bagi masyarakat yang tidak mempunyai  komputer atau tidak bisa mengakses internet. 

  ‘’Kami Pemerintah Daerah  menyiapkan   dengan  operator   12 orang agar pelaksanaannya  ini bisa berjalan baik,’’ katanya. 

  Untuk mengantisipasi  membludaknya  pendaftar tersebut,  lanjut    Sularso, selain menyiapkan   tempat pendaftaran di   Badan Kepegawaian Daerah juga  kerja sama dengan SMA dan SMK. ‘’Komputernya  juga sudah kita siapkan untuk tempat pendaftaran,’’ jelasnya.  

  Karena itu, kepada  masyarakat  Merauke yang usianya belum  di atas 35 tahun dan ingin berpartisipasi  agar bisa segera mendaftarkan diri. ‘’Karena kuota kita cukup banyak. Tahun ini, kita mendapatkan   472 orang dengan 4 formasi yakni pendidikan, kesehatan, tenaga tehnis dan umum,’’     terangnya.   

  Ia berharap, dengan  kuota yang diberikan ini sepenuhnya bisa dipenuhi. ‘’Jangan sampai  ada kuota yang tidak   terisi terutama  di  formasi tehnis  tertentu,’’  harapnya. 

      Menurut Wabup Sularso, sesuai pertemuan  dengan gubernur  Papua dan Menpan  bahwa  untuk formasi penerimaan   kali  ini porsinya 80 persen untuk Orang Asli Papua  dan 20  persen  untuk non Papua. Namun jika nantinya   untuk formasi tehnis tertentu  tidak bisa terpenuhi seperti dokter spesialis  tertentu yang dibutuhkan maka   kata Sularso akan mengajak ke OAP kabupaten lain di Papua.   ‘’Tapi   tetap tidak  terpenuhi maka kemungkinan kebijakannya adalah non Papua yang lahir dan besar di Papua,’’ tambahnya. (ulo/tri)