Categories: MERAUKE

DPRD Merauke Juga Alami Pengurangan Anggaran Rp 17 Miliar

Para guru   saat diterima  Wakil  Ketua II  DPRD Merauke  Dominikus Ulukyanan, S.Pd dan Ketua Komisi B Drs Lukas Patrow,  SH, di ruang rapat  Komisi A DPRD Merauke, kemarin ( FOTO: Sulo/Cepos )

MERAUKE- Sesuai   rencana sebelumnya  dimana  sejumlah guru yang    datang ke Kantor Dinas  Pendidkan  dan Kebudayaan Kabupaten Merauke mempertanyakan   soal  Uang Lauk Pauk (ULP) yang tidak dibayar  selama 3  bulan  terhitung April, Mei dan Juni,   giliran para   guru tersebut menuju  DPRD Merauke. 

   Hanya saja, saat tiba di  DPRD  tersebut tidak ada   pimpinan maupun anggota Komisi A yang membidangi  pendidikan, sehingga diterima   Wakil Ketua II DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan dan Ketua Komisi B  Drs.  Lukas  Patrow, SH,  yang membidangi  masalah ekonomi. Kepada     para guru yang datang  tersebut,  Dominikus Ulukyanan menjelaskan bahwa jika  tidak terjadi pandemi  Corona, maka  tunjangan ULP  tersebut dibayar sesuai  dengan yang sudah ditetapkan  dalam  DIPA APBD 2020. 

   Namun   setelah  APBD  tersebut ditetapkan,  kemudian  keadaan darurat pandemi Covid terjadi, sehingga  dikeluarkan  Inpres Nomor 4 tahun 2020   tentang refocusing anggaran.    Dari Inpres tersebut, kemudian  diperintahkan kepada kepala daerah untuk segera melakukan  pergeseran anggaran  dan  harus dilaporkan  dalam  waktu 7  hari. ‘’Begitu juga   dari Mendagri,’’ katanya. 

   Menurut  Domin,   jika  dalam keadaan normal   maka    pergeseran  anggaran  tersebut wajib   dibahas bersama dewan. Namun karena   kedaruratan  dan ada payung   hukumnya, sehingga  bupati   bisa  melakukan pergeseran  anggaran  tersebut tanpa melibatkan  dewan.   Awalnya, kata  Dominikus Ulukyanan,    yang   disediakan  untuk penanganan  Covid  tersebut   sebesar Rp 46 miliar,  namun   terakhir yang disepakati   untuk  penanganan Covid sampai Desember  sebesar Rp 104  miliar.  

  “Kami dari dewan juga minta  untuk  menunjukan kepada kami    yang  dipotong dari setiap SKPD  itu yang mana-mana saja supaya kita bisa tahu. Tapi sampai sekarang   kami belum dapat dokumen itu. Tapi pemotongan anggaran itu   memang dimungkinkan untuk penanganan Covid ini,’’ jelasnya. 

     Dominikus mengungkapkan, pemotongan anggaran  untuk   lauk pauk   tersebut tidak hanya dialami  para guru tersebut  tapi   semua SKPD  juga mengalami hal yang sama. Termasuk  tunjangan  dewan  juga  dipotong.’’Kita dari dewan juga mengalami  pemotongan. Pertama  dipotong Rp 1 miliar  kemudian bertambah Rp 4 miliar dan  terakhir  Rp 17 miliar,’’ terangnya.       

   Hal yang sama disampaikan  Lukas Patrow.  Lukas Patrow menjelaskan  bahwa  adanya pemotongan  yang terjadi karena  adanya  refocusing anggaran.    Dikatakan  bahwa   setelah APBD  ditetapkan  dan terjaid pandemic  Covid-19, kemudian    terjadi pergeseran anggaran   untuk  penanganan  Covid-19. Pertama,  terjadi  pemotongan anggaran  dari pusat    lebih dari Rp 200  miliar,  kemudian   untuk menanganan Covid-19 di  Merauke  maka dialokasikan anggaran  sebesar Rp 104 miliar.   Dana-dana  tersebut  diperoleh dari pergeseran   anggaran  yang sudah  ditetapkan. (ulo/tri)   

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Eksploitasi Seksual Jadi Temuan Ditsiber

Kasubdit I Ditresiber Polda Papua, Kompol I Wayan Laba, mengatakan kejahatan siber merupakan segala bentuk…

2 hours ago

Transparansi dan Pelayanan Publik di BPN Dinilai Buruk

Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan merupakan hak mendasar…

4 hours ago

Tiga Kali Setubuhi Anak Dibawa Umur, Pria 44 Tahun Diringkus

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Merauke mengamankan seorang pria berumur 44 tahun berinisial FB atas…

7 hours ago

Dipicu Masalah Asmara, Dua Kelompok Warga di Merauke Saling Serang

Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, dikonfirmasi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang pria diduga melakukan…

9 hours ago

Lautan Batu Apung Kepung Pantai Hamadi

Pemandangan elok pesisir Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kini tertutup oleh fenomena material laut dan limbah…

11 hours ago

Nasib Ratusan Mahasiswa Penerima Beasiswa SUP Terancam

  Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi…

17 hours ago