Categories: MERAUKE

Ribuan Guru di Merauke Kembali Gelar Aksi Demo

MERAUKE– Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Merauke kembali menggelar aksi demo damai ke Kantor Bupati Merauke, Senin (22/04/2024).

Aksi demo damai ini merupakan lanjutan dari aksi demo sebelumnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sehubungan dengan penolakan keputusan bupati Merauke terkiat dengan pemberian  Tunjangan Penghasilan Pegawai  yang dinilai merugikan para guru.

Aksi demo damai ini diawali dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sebagai tempat titik kumpul mereka. Dengan menggunakan seragam PGRI, para guru tersebut  mulai berkumpul sekitar pukul 07.00 WIT dan sekitar pukul 07.30 WIT mereka bergerak long marc menuju Kantor Bupati Merauke dengan pengawalan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke.

Sampai di Kantor Bupati, para guru tersebut secara bergantian melakukan orasi. Mereka juga secara bergantian melakukan orasi dan membacakan puisi.  Aksi demo damai yang dilakukan para guru ini membuat sekolah-sekolah terutama negeri mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA SMK. Kecuali sejumlah sekolah yayasan diantaranya YPPK tetap beroperasi.

Aksi demo damai yang dilakukan para guru ASN ini terkait dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2024. Dimana para guru yang belum lulus sertifikasi hanya diberikan TPP sebesar Rp 500 ribu. Sementara guru yang sudah lulus sertifikasi tidak mendapat TPP tersebut. Hal ini membuat para guru tersebut menolak keputusan bupati terkait TPP 2024.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

23 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

24 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago