Latumahina: Soal Pemekaran, Masih Ada yang Gagal Paham

MERAUKE-Ketua Sementara DPRD Kabupaten Merauke  Ir. Drs Benjamin Latumahina menilai bahwa  sampai saat ini masih ada yang gagal paham  soal pemekaran yang ditawarkan  oleh pemerintah pusat untuk Papua Selatan menjadi provinsi dengan menolak  kehadiran Provinsi Papua Selatan (PPS)  tersebut. 

  “Saya lihat masih ada yang gagal paham soal pemekaran yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Padahal, banyak  daerah yang berdarah-darah berjuang  untuk  wilayahnya dimekarkan menjadi kabupaten atau provinsi. Ketika kita  diberikan ruang dari pusat, justru ada yang menolak. Ini salah. Kita harus menjemput itu. Kita harus melakukan aksi untuk menerima Papua Selatan menjadi provinsi. Karena ini, akan membuat harkat dan martabat kita menjadi meningkat. Kesejahteraan  akan meningkat dan lain-lain,’’ kata  Benjamin Latumahina mewakili pemerintah daerah saat menutup  rapat kerja Klasis  GPI Papua Merauke, Rabu (20/11). 

   Namun begitu, lanjut  Benjamin Latumahina menjadi tugas bersama  baik  para gembala umat untuk menjelaskan  kepada masyarakat pentingnya pemekaran  tersebut.  Sebab, pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah dicanangkan 17 tahun lalu. Menurut dia, jika sudah provinsi sendiri maka bisa mengelola keuangan sendiri.

  “Kalau dalam otonomi daerah itu disampaikan bahwa kita bisa mengurus  dan mengatur rumah tangga sendiri  berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Maka  nilai plus kalau kita berdiri menjadi PPS mengelola keuangan sendiri. Kalau ada yang menolak mungkin mereka belum paham,” terangnya.  

  Benjamin mencontohkan adanya beberapa ruas jalan  di Kabupaten Merauke yang  rusak berat namun tidak dapat diperbaiki  kabupaten. Karena jalan   tersebut berstatus   provinsi  dan kewenangannya oleh provinsi.  ‘’Kita sudah usul dan usul  tapi  tidak  diperbaiki karena anggarannya  tidak ada. Karena itu, saya harapkan kepada hamba-hamba Tuhan   untuk bisa sosialisasikan ini kepada masyarakat bahwa kita harus  menerima inisiatif dari Bapak Johanes Gluba Gebze  (mantan bupati Merauke.red) yang telah memperjuangkan ini sejak 2002 lalu,’’ tambahnya. (ulo/tri)