Categories: MERAUKE

Berlangsung 3 Bulan, Pemprov Hapus Denda Keterlambatan Bayar PKB

MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan penghapusan  sanksi atau denda keterlambatan membayar pajak  kendaraan  bermotor  (PKB) di lingkup wilayah Provinsi Papua Selatan yang meliputi 4 kabupaten, Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Kebijakan penghapusan denda keterlambatan ini akan berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai 15 Juli-20 Oktober 2024. Jika penghapusan denda administrasi keterlambatan pembayaran pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas, maka  kali ini penghapusan denda tersebut berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik plat kuning, merah dan hitam.   

     Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan, selain penghapusan denda keterlambatan bayar pajak kendaraan bermotor tersebut, juga sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor.

‘’Yang dihapus adalah denda administrasi  atas keterlambatan membayar pajak  kendaraan bermotor setiap tahunnya. Sedangkan poko dari pajak tersebut tetap dibayar,’’ katanya.    

   Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan  bahwa penghapusan sanksi  atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak  kendaraan bermotor ini untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang sudah smapai 5 tahun tidak membayar pajak sehingga jika diakumulasi pajak pokok dan denda tersebut sudah sangat besar.

‘’Dengan  penghapusan sanksi administrasi ini diharapkan masyarakat yang menunggak pembayaran kendaraannya untuk  membayar tunggakan pajak kendaraan tersebut,’’ harapnya.

    Sementara itu, data yang diperoleh media ini dari  UPT Samsat Merauke  menyebutkan total tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dalam 5 tahun terakhir di Papua Selatan terhitung 2019-2023 sebesar Rp 74,4  miliar lebih dengan rincian untuk Kabupaten Merauke Rp 63 miliar, Mappi Rp 3,3 miliar, dan Boven Digoel Rp 7,8 miliar. Sedangkan besarnya denda  untuk 5 tahun tersebut dengan total  Rp 46 militr, dengan rincian Kabupaten Merauke Rp 39 miliar, Kabupaten Mappi Rp 2 miliar dan Kabupaten Boven Digoel Rp 4,8 miliar. (ulo)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

1 day ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

1 day ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

3 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

3 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

3 days ago