Persiapkan Lambang PPS,  4 Kabupaten Harus Duduk Bersama

MERAUKE- Tokoh Selatan Papua, Drs Johanes Gluba Gebze yang juga dikenal sebagai pencetus pemekaran Provinsi Papua Selatan mengungkapkan, berdasarkan informasi tentang Provinsi Papua Selatan (PPS) dalam beberapa bulan ke depan akan difinalkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Wilayahnya sudah jelas. Cakupan wilayahnya sudah jelas.

‘’Kita tinggal tunggu UU yang sudah berproses dari Baleg, kemudian dari Baleg masuk ke Komisi II. Lalu Komisi II menaikkan ke  presiden dan amanat presiden (Ampresnya) sudah turun. Atas dasar Ampres itu, DPR akan mengerjakan itu,’’kata JGG-panggilan akrabnya kepada wartawan di Merauke, Selasa (17/5),  kemarin.

Menurut dia,  provinsi baru tersebut harus memiliki  merek  yakni lambang daerah. Karena itu, masyarakat dari 4 wilayah Selatan Papua  yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat  harus berembuk tentang lambang daerah itu seperti apa.

‘’Kita harus duduk  lagi dan rencananya kita akan undang pakar. Salah satu pakar itu anak Papua  adalah adik Rektor Uncen. Karena disiplin ilmunya ke situ. Beliau yang diminta pandangan, pengalaman dia misalnya ke Jerman, Belanda dan beberapa negara,”ungkapnya.

Bagaimana desain kota mereka. Tidak perlu sama, tapi paling tidak bisa mengadopsi tipikal kota yang benar-benar harus rama terhadap berbagai aspek.” Yang paling penting kita tidak mengulangi lagi bahwa ibukota pengendali pemerintah itu rentang kendalinya terlalu jauh,’’katanya.

Jadi jangan main patok, bangun kantor gubernur. Tidak. Bicara dulu titik nol. Lalu dari titik nol itu bisa diukur rentang kendali yang bisa menjangkau, misalnya ke Korowai-Kombai. Dapat menjangkau Waropko.

Namun lanjutnya, karena sudah menjadi kesepakatan bahwa ibukota provinsi itu ada di Merauke, yang mana nama ini lanjut dia,  ada pengaruhnya ketika  mendesain kota menggeser lokusnya, tentu  ini juga akan memiliki dampak.

‘’Lalu kita bicara tipikal kota  itu nanti seperti apa. Sebagai pusat pengendalian pemerintahan, koordinasi pembangunan dan koordinasi kemasyarakatan. Ini yang akan kita duduk dan bicara dan undang semua pihak,’’ujarnya.

Ditambahkan,  generasi muda juga harus dihadirkan. Mereka mesti  tahu titik nol agar bisa ikuti sejarah. ‘’Anak-anak muda harus terlibat dalam diskusi ini supaya bisa tahu dan menjadi pelaku sejarah,’’pungkasnya. (ulo/tho)