

Kepala UPTD Samsat Merauke Kayafas Simbilap, SH dan operator ITE Samsat se-Papua Welly Mainulu dan Paulus menujukan center untuk aplikasi Qris di Kantor Samsat Merauke, Kamis (15/5) (foto: Sulo/Cepos
MERAUKE– Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Samsat Merauke optimis target penerimaan daerah dari pajak kendaraan di tahun 2025 akan tercapai kendati ditengah efisiensi atau recofusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Kepala UPTD Samsat Merauke Kayafas Simbilap, SH, ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, target pendapatan daerah yang ditetapkan untuk UPTD Samsat Merauke dari pajak kendaraan bermotor mapun bea balik namana di tahun 2025 sebesar Rp 29,3 miliar lebih yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 18,3 miliar dan bea balik nama sebesar Rp 11 miliar.
Kayafas menjelaskan, untuk pajak kendaraan bermotor sebanyak 30.216 unit kendaraan yang menjadi sasaran pajak di tahun 2025 tersebut baik roda enam, roda empat, roda tiga sampai sepeda motor.
‘’Untuk pajak kendaraan motor, sampai April 2025 kita sudah mencapai Rp 6 miliar dari target 18,3 miliar tadi,’’ jelasnya. Sedangkan untuk bea balik nama dari target Rp 11 miliar sampai April 2025 telah dicapai Rp 4 miliar.
‘’Kita tahu bahwa tahun ini ada efisiensi anggaran atau recofusing yang dilakukan pemerintah dan itu sangat berpegaruh terhadap ekonomi kita di daerah. Tapi, kami masih tetap optimis, target yang Sudah kita tetapkan itu bisa tercapat bahkan kemungkinan nanti over target,’’ katanya.
Page: 1 2
Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta, SpB subsp (K), Finacs mengungkapkan, sejak…
Menurut Kapolsek, modus yang digunakan pelaku adalah dengan membujuk korban menggunakan iming-iming nomor togel yang…
Menurut BTM, pembentukan Papua Utara bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan langkah strategis untuk memperpendek rentang…
Bagi pasien yang tubuhnya kian rapuh akibat terapi, menaiki tangga karena lift rusak bukan sekadar…
Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola…
Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal…