Tangani Covid-10, Pemkab Merauke Proyeksikan Rp 100 Miliar

Tahap Pertama Dialokasikan  Rp 46 Miliar  

MERAUKE – Pemerintah  Kabupaten Merauke bersama dengan  DPRD Kabupaten Merauke menggelar Rapat Dengar Pendapat  (RDP)  terkait dengan  pergeseran anggaran dalam rangka penanganan  Covid-19  di ruang sidang DPRD  Kabupaten Merauke,  Rabu (15/4).   

  RDP  dipimpin  Ketua  DPRD  Merauke Ir.Drs. Benjamin Latumahina didampingi 2  wakil pimpinan  dewan lainnya ini dihadiri langsung  bupati Merauke  Frederikus Gebze, SE, M.Si. Sayangnya,   pembahasan   pergeseran anggaran penanganan Covid-19  ini tertutup    bagi wartawan.   

  Sekretaris   Daerah Kabupaten  Merauke  Drs Daniel Pauta  yang juga  Ketua Tim  Anggaran Pemerintah  Daerah (TPAD) Kabupaten  Merauke mengungkapkan, anggaran  yang  akan dilokasikan    untuk  penanganan Covid diproyeksikan   sampai Rp 100 miliar  jika  Covid-19 ini sampai  akhir tahun. 

  “Tadi  kita sudah ancang-ancang kurang lebih  Rp 100 miliar. Kalau   Rp 40 miliar itu  tidak cukup,’’ kata Sekda  Daniel Pauta. 

    Sebab, lanjut     Daniel Pauta, nantinya akan ada   namanya penanggulangan  dampak. “Kalau misalnya   Covid sudah selesai, ada namanya dampaknya akan muncul seperti  orang kekurangan makan dan sebagainya itu juga menjadi   harus kiita  perhatikan,’’ katanya.   

   Sumber dana   tersebut, jelas   Daniel Pauta dari APBD  2020.’’Kita harus    rasionalisasi kembali anggaran yang sudah kita tetapkan.  Contoh yang akan dirasionalisasi    atau  digeser seperti perjalanan dinas,    belanja  pengadaan barang dan jasa. Akan  kami lihat berapa yang  sesuai lagi,’’ kata   Pauta.  

  Secara terpisah,Ketua DPRD  Kanbupaten Merauke  Ir. Drs Benjamin  Latumahina menjelaskan bahwa   untuk tahap   pertama akan  dialokasikan  Rp  46 miliar.    Dana sebesar  itu,   sebagian besar  akan  dipergunakan  untuk pengadaan  alat kesehatan (Alkes), APD  dan layanan kepada masyarakat yang   berjumlah  sebesar  Rp 43 miliar. 

   Lalu    jaminan jaringan pengamanan sosial    sebesar Rp 1 miliar  dan penanganan dampak  ekonomi   kaitannya dengan dunia usaha sebesar  Rp 2 miliar.  ‘’Memang ada usulan tadi bagaimana jika   untuk jaminan jaringan  pengaman  sosial ditambah. Tidak hanya Rp 1  miliar dan itu masih  dalam pembahasan. Anggaran ini    memang lebih besar  tersedot di pengadaan alkes dan  APD serta  pelayanan kesehatan kepada masyarakat,’’ jelasnya.    

  Soal  proyeksi  anggaran  sampai Rp 100 miliar,   Benjamin  Latumahina mengakui  bahwa akan dibutuhkan  anggaran  sebanyak itu,  bahkan  lebih jika   masalah Covid-19 ini  sampai  akhir tahun.’’Tapi kita    harapkan tidak  sampai  akhir  tahun, tapi  secepatnya bisa  berlalu. Karena  kita juga akan menggelar  Pilkada serentak di bulan  Desember,” tandasnya.

   Berkaitan dengan itu, Politisi Partai NasDem ini berharap, tim anggaran    yang berkaitan dengan penanganan Covid-19  tersebut segera menyusun dan  menyampaikan  kepada dewan  tentang penyampaian  rincian anggaran  sebesar Rp 46 miliar  untuk tahap  tahap  pertama tersebut. (ulo/tri)