Dikatakan , apabila aparatur sipil negara tersebut melaksanakan kinerjanya sesuai tupoksi dan ketentuan maka otomatis MCSP terpenuhi. Tapi apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan mempengaruhi secara keseluruhan penilaian pemda Provinsi Papua Selatan.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian, mengindentifikasi tantangan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggungjawab aparat penengak hukum tetapi menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas Barantin…
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan…