Dikatakan , apabila aparatur sipil negara tersebut melaksanakan kinerjanya sesuai tupoksi dan ketentuan maka otomatis MCSP terpenuhi. Tapi apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan mempengaruhi secara keseluruhan penilaian pemda Provinsi Papua Selatan.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian, mengindentifikasi tantangan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggungjawab aparat penengak hukum tetapi menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Agenda ini juga diisi dengan dialog dan tatap muka bersama masyarakat, khususnya para tua adat…
Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Jayapura, Silvia Yoku, mengungkapkan bahwa upaya pencarian terhadap korban…
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menegaskan jika pemerintah daerah sangat serius dalam memerangi…
Dandim 1702/ Jayawijaya Letkol Inf. Ilham Datu Ramang menyatakan setelah adanya payung hukum terhadap pelarangan…
Kami akan lihat tren pada masa keberangkatan lalu, dan fokus pada wilayah-wilayah dengan peningkatan penyaluran…
Menurutnya, kondisi keamanan di rumah dinas pejabat maupun di lingkungan Kantor DPRK Mimika sudah sangat…