Dikatakan , apabila aparatur sipil negara tersebut melaksanakan kinerjanya sesuai tupoksi dan ketentuan maka otomatis MCSP terpenuhi. Tapi apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan mempengaruhi secara keseluruhan penilaian pemda Provinsi Papua Selatan.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian, mengindentifikasi tantangan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggungjawab aparat penengak hukum tetapi menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Plt Kepala Bidang Perdagangan Yosep Tatogo, S.Sos menyatakan terkait dengan layanan pengaduan konsumen untuk pengaduan…
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika meminta masyarakat pesisir dan para nelayan untuk meningkatkan…
Kondisi fasilitas publik itu saat ini sangat memprihatinkan. Bangunannya tampak kosong, kotor, dan tidak terawat…
Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat…
PT Freeport Indonesia (PTFI) melepaskan (restocking) 10.000 bibit ikan baramundi dan 1.000 kepiting bakau di…
Dengan lantang, para pemuda ini meneriakkan slogan “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”. Seruan tersebut…