Categories: MERAUKE

Kadinkes Papua: Saya Benar-benar Kecewa!

drg.Aloysius Giyai, MKes ( FOTO : Sulo/Cepos )

Pembangunan Rumkit Rujukan Tanpa Dukungan Pemkab Merauke

MERAUKE- Kepala Dinas Kesehatan   Provinsi Papua dr Aloysius Giay mengaku kecewa  dengan pembangunan  rumah sakit  (rumkit) tipe B di Merauke sebagai rumah sakit  rujukan di  bagian Selatan Papua. Pasalnya, sejak    peletakan   batu pertama   rumah sakit  tersebut 4 tahun lalu,  Aloysius Giyai mengaku  penganggarannya   baru dilakukan dari Pemerintah Provinsi Papua.   Akibatnya, rumah  sakit  yang dibangun di belakang perumahan Veteran, Kelurahan Kamundu  tersebut terlihat   terbengkalai. 

  ‘’Jujur   saja, sejak saya peletakan   batu pertama  4 tahun lalu, yang kerja dan alokasikan anggaran    baru  Dinas Kesehatan Provinsi  Papua. Jadi saya   benar-benar kecewa,’’ kata  Aloysius Giyai menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos   di Merauke, Sabtu (10/8).   

  Menurut Aloysius Giyai, tahun ini   pihaknya dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua menganggarkan  Rp 15 miliar untuk membangun satu  gedung lagi. Sementara satu gedung   utama sudah dibangun. 

  “Saya tidak tahu alasan  apa. Tapi  Pemkab Merauke selama 4 tahun tidak menganggarkan   pembangunan rumah sakit tersebut. Seharusnya ada sharing antara  pemerintah provinsi dan Kabupaten Merauke. Saya    kecewa sekali. Katanya tahun lalu mereka anggarkan Rp  25 miliar  tapi buktinya  tidak ada. mungkin dialihkan di tempat lain. Jujur saja, saya kecewa. Kalau kampanye bilang  pendidikan dan kesehatan  jadi prioritas tapi rumah sakit B  yang dibangun ini dengan tujuan mendekatkan pelayanan supaya  pasien rujukan tidak perlu rujuk ke Jayapura. Apalagi   keluar Papua  jika kita sudah punya rumah sakit yang  bertandar,’’ katanya lagi.   

   Aloysius Giyai menjelaskan, selama  menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Papua, dirinya punya    komitmen  untuk membangun  rumah sakit rujukan di 5 wilayah adat. ‘’Kenapa yang lain bisa    jalan. Nabire sudah selesai. Biak tahun ini selesai dan dua wilayah adat lainnya selesai,’’ jelasnya. 

  Dijelaskan Aloysius, bahwa Dana Alokasi Khusus  (DAK) dari pusat sebenarnya diperuntukan  untuk membangun   rumah sakit  yang baru   tersebut. ‘’Kita sharing. DAK  untuk rumah sakit regional rujukan , kemudian dari  provinsi dan juga APBD kabupaten,’’  jelasnya. 

   Ditanya wartawan  apakah selama ini sudah dikoordinasikan dengan     pihak Kabupaten, Aloysius Giyai  mengaku setiap ada pertemuan   dirinya mempertanyakan   baik kepada kepala  dinas maupun kepada   bupatinya langsung dengan jawaban iya. ‘’Tapi  nyatanya di lapangan tidak ada,’’ terangnya. 

   Meski  Pemkab Merauke kurang perhatian   kepada pembangunan rumah sakit  regional  ini, namun menurut  Aloysius  Giay,    kemungkinan   perhatian  pemerintah   Kabupaten Merauke di sector kesehatan lain seperti  penanganan  HIV. Sebab, menurut Aloysius Giyai,  Kabupaten Merauke  yang    dulunya  nomor  satu  jumlah penderita HIV -AIDS di Papua, sekarang  sudah  melorot keurutan ketujuh. 

  ‘’Itu juga satu keberhasilan   dalam menekan angka  HIV-AIDS di Papua. Sekarang   yang urutan pertama justu Nabire,’’ tandasnya. (ulo/tri)  

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Kamar Bak Apartemen di Lapas Cibinong Bikin Heboh, Ini Temuan Ombudsman

Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…

4 hours ago

Cegah Karhutla Berulang, Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove

Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…

5 hours ago

Kualitas MBG Bisa Diratting Bintang 1-5 di Aplikasi

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…

6 hours ago

Banyak Kebun di Kawasan Penyangga Cycloop

Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…

7 hours ago

Pemprov Papeg Terima Sertifikat KIPP Gunung Susu Seluas 72,5 Hektar

Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…

8 hours ago

Perubahan APBD Papua Dikebut, Sejumlah DBH Belum Masuk

  Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…

9 hours ago