

Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT saat berbincang dengan Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, SH, MH di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (10/5) (FOTO: Sulo/Cepos )
MERAUKE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah mempersiapkan penyambutan Provinsi Papua Selatan. Salah satunya adalah kantor gubernur Papua Selatan. Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT mengungkapkan, sertifikat dari kantor bupati Merauke telah diserahkan untuk menjadi awal kantor gubernur.
‘’Sertifikat dari kantor bupati ini saya sudah serahkan untuk menjadi awal kantor gubernur. Ini saya sampaikan biar bapak/ ibu semua bisa dengar. Saya sudah serahkan. Itu syarat,’’ kata bupati Romanus Mbaraka, di hadapan Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, SH, MH dan para stakeholder se-Papua Selatan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (10/5).
Selain itu, lanjut Bupati Romanus, secara teknis, para bupati se-Papua Selatan telah komitmen untuk mencadangkan dana untuk besok proses pendahukuan provinsi dari APBD masing-masing. Sehingga nantinya ada stimulan awal provinsi ini dapat menggerakan pemerintahannya. ‘’Hal-hal lain secara teknis juga, kami para bupati sudah menandatangani persetujuan dengan Kemendgri dan pasti telah disampaikan kepada DPR RI,’’ tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Romanus juga menjelaskan, dari pertemuan Gubernur Papua yang diwakili dan Gubernur Papua Barat dan para bupati se-Tanah Papua, mengatakan, kalau memang 2 DOB provinsi lainnya masih ada selisih paham, maka secara teknis Selatan menjadi prioritas. ‘’Dan semua tadi mengatakan bahwa Selatan pantas menjadi sebuah provinsi di Tanah Papua. Itu pernyataan para pejabat Papua ketika berada di Sota,’’ jelasnya.
Pada prinsipnya, tandas Bupati Romanus Mbaraka, masyarakat Papua yang ada di Selatan semua sudah sepakat untuk menjadi provinsi. ‘’Saat itu, saya sampaikan kepada pemuda bahwa Papua tidak bisa tinggal terus seperti ini. Konflik Ukraina-Soviet menjadi pelajaran bagi kita semua. Orang perang sekarang sudah pakai drone, teknologi. Mungkin kalau kita tidak maju, maka orang menjaring di laut Arafura sudah memakai drone,’’ jelasnya.
Karena itu, pemekaran provinsi sambung bupati merupakan bagian dari pertumbuhan pembangunan di seantero Papua. ‘’Papua harus tumbuh dan maju. Pemekaran merupakan salah satu pendekatan untuk kita tumbuh cepat. Dan kita di Selatan sudah sepakat untuk kita terima pemekaran dan pemekaran harus segera menjadi UU,’’pungksnya. (ulo/tho)
Tindakan tidak terpuji terjadi di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Seorang pria berinisial AK (31)…
Enam bulan pertama Tahun 2026 menjadi periode yang sarat tantangan bagi Kepolisian Daerah (Polda) Papua.…
Dalam video berdurasi kurang dari dua menit itu, tampak kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup dan…
Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P. Helan mengatakan hingga saat ini proses hukum terhadap kasus tersebut…
Sebagian kebiasaan tersebut telah menjadi rutinitas sehari-hari sehingga sering dianggap aman. Padahal, jika dilakukan terus-menerus,…
Berdasarkan data yang diungkapkannya, total biaya pelatihan untuk satu orang calon manajer koperasi mencapai angka…