

Sejumlah anak berseragam SMP bersama orang tua di depan SMA Negeri 1 Mimika menggelar aksi protes. (Foto: Cendrawasih Pos: Moh. Wahyu Welerubun).
MIMIKA – Sejumlah siswa berseragam SMP didampingi orang tua dan salah satu Pemerhati Pendidikan di Mimika, Max Werluken melayangkan aksi protes ke SMA Negeri 1 Mimika dengan menggelar aksi demo di depan halaman sekolah yang berlokasi di Jalan Yos Soedarso, Mimika, Papua Tengah, Selasa (9/7/2024).
Pantauan Cenderawasih Pos di lokasi, aksi protes ini terjadi lantaran menurut para pendemo penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Mimika cacat prosedur.
Salahsatu permasalahan yang ditekankan adalah zonasi, dimana sejumlah pendaftar yang tinggal sesuai zonasi justru tak diterima di sekolah negeri tersebut. Mereka juga menduga, anak-anak yang diterima di SMA Negeri 1 Mimika kebanyakan adalah titipan pejabat dan orang-orang berduit yang tidak masuk dalam zonasi.
“Aksi ini dilakukan karena ada sejumlah siswa yang tinggal di Kampung Nawaripi dan masuk dalam zonasi SMA Negeri 1 Mimika, namun tidak lolos dalam penerimaan siswa baru,” teriak Max Werluken dalam orasinya.
“Anak-anak yang tinggal di Nawaripi lulus dari SMP Negeri 7, mereka tidak diterima. Tapi anak-anak dari SP 3 dan SP 2 diterima,” tambahnya.
Max melanjutkan, ada juga orang tua yang anaknya mendaftar di SMA 1, namun pihak sekolah menyuruhnya untuk mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 7 Mimika. Padahal, SMA Negeri 7 sendiri belum diketahui di mana keberadaannya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Mimika, Matheus Mamo saat ditemui wartawan mengakui bahwa memang ada beberapa siswa yang diterima tetapi bukan berada di zonasi sekolah.
Mamo menyebut, yang diterima di luar zonasi tidak banyak. Ia juga bilang hal ini sebelumnya telah dirapatkan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. “Itupun kami sudah rapat kepala sekolah dengan Dinas Pendidikan,“ kata Mamo.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…