Categories: MERAUKE

Kekurangan Insentif Nakes akan Diakomodir di APBD Perubahan

MERAUKE-Kekurangan  pembayaran insentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes), baik yang bekerja di  Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke di tahun 2021 akan diakomodir dalam APBD perubahan 2022.

Hal itu diungkapkan, Sekda Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si, menjawab pertanyaan wartawan, kemarin. Dijelaskan, kekurangan insentif  Nakes akan diakomodir dalam APBD Perubahan  2022.

‘’Saya sudah lapor secara teknis ke bupati dan sudah diaminkan oleh beliau. Kita akan segera melakukan perubahan APBD di tahun ini. Rencana Juli,”jarnya.

Diakui, perubahan APBD dapat dilakukan setelah laporan semesteran. “Bulan Juni selesai, masuk Juli, kita akan running dengan APBD perubahan. Apa maknanya, kekurangan-kekurangan yang ada di APBD induk itu bisa kita segera tampung di  perubahan APBD,’’ jelasnya.

Dikatakan, di sini ada sedikit perbedaan. Karena di tahun 2021 pihaknya terlalu optimis menggarkan Silpa. Sementara di APBD Induk 2022, Silpa  di tahun 2021 tersebut belum dianggarkan di tahun 2022.

‘’Sehingga  rencananya di APBD perubahan itu seluruhnya akan dibuka sekaligus, kita diskusi dengan teman-teman OPD  sesuai institusinya, mana program prioritas dan kekurangan-kekurangan yang menjadi hak pegawai misalnya, itu yang akan ditampung di APBD  perubahan,’’terangnya. 

Dikatakan, Silpa tersebut bisa berasal PAD yang  over target, efisiensi anggaran, sisa-sisa tender yang semuanya akan terakumulasi dalam sisa lebih perhitungan.

‘’Kebetulan kita juga lagi menyusun laporan keuangan yang target kita di akhir Maret kita sampaikan sehingga bisa mendapatkan Silpa defenitif. Ketika BPK   nanti selesai mengaudit, maka Silpa defenitif akan diketahui karena sudah diaudit BPK,’’tambahnya. (ulo/tho)    

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: MERAUKE

Recent Posts

Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

Meski sama-sama gagal melangkah ke final, duel ini diprediksi tetap berlangsung sengit. Prancis ingin menutup…

3 hours ago

Wamendagri Ribka Haluk Ingatkan Papua Selatan Hindari Silpa Dana Otsus

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar mengoptimalkan penggunaan…

4 hours ago

Dinilai Tidak Transparan, Ajak Masyarakat Papua Bergerak

  Aksi ini dilakukan pasca-sidang lanjutan gugatan terhadap Bupati Merauke terkait rencana pembangunan jalan akses…

4 hours ago

Tinjau Wilayah Operasi di Papua, Astamaops Kapolri  Tekankan Pendekatan Humanis

Sejumlah pejabat teras Polri turut mendampingi Fadil, di antaranya Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol.…

5 hours ago

KPK dan Kejati Papua Perkuat Sinergi Cegah Korupsi

   Menurut Setyo, pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dalam membangun tata…

5 hours ago

Jaga Biosekuriti, Karantina Papua Tengah Awasi Pengeluaran 604 Ton CPO ke Surabaya

Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas Barantin…

6 hours ago