Rawan Gejolak, Penyalur dan Pertamina Diminta Transparan

Dalam Penyaluran  BBM Subsidi 

MERAUKE-  Pihak Depot  Pertamina   Merauke dan para penyalur baik  SPBU, APMS dan APB Nelayan diminta untuk  transparan   dalam penyaluran  BBM  terutama  BBM subsidi  baik itu  Bio Solar maupun  premium. 

  Permintaan  ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Drs  Daniel Pauta  mewakili bupati, Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung, SH  dan Danramil Kota Merauke Mayor Inf. Abdul Rahim saat memggelar rapat  dengan pihak Pertamina  dan  para mitra penyalur  BBM dari Pertamina  di ruang  rapat Sekda Kabupaten Merauke, Selasa (5/11).    

   Permintaan  agar pertamina transparan dalam penyaluran BBM  tersebut karena sampai  sekarang  pihak  pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke tidak pernah menerima data kuota BBM subsidi  untuk Kabupaten Merauke. 

   Hanya saja, dalam pertemuan  yang dipimpin  Sekda Drs  Daniel Pauta itu, tidak dihadiri Kepala Pertamina  Merauke dan hanya diwakilkan. Termasuk  pada hari Senin  (4/11), DPRD terpaksa membatalkan rencana rapat dengar pendapat dengan Pertamina karena ketidakhadiran  Pertamina.

  “Saya khawatir dengan ketidakhadiran Pertamina menghadiri undangan Dewan kemarin itu, jangan sampai pertamina dianggap tidak  peduli dengan masalah yang terjadi di lapangan sekarang ini,’’ katanya. 

   Sekda Pauta mengungkapkan, jika ada  data yang diberikan  oleh pihak Pertamina, maka  Pemerintah Daerah   dapat mengajukan   permohonan tambahan kuota ke  pemerintah  atasan. Karena itu,   Sekda Daniel Pauta meminta Tim Saber Pungli   untuk mengusut kelangkaan  BBM yang  terjadi saat ini. 

   Sebab menurutnya, baru-baru ini saat pihaknya ke Kurik, dan akan membeli  Solar di  SPBU yang ada di sekitar wilayah tersebut tidak mendapatkan karena BBM Solar habis. Namun  di luar SPBU  yang jaraknya  sekitar 50-100 meter, ada Solar   yang dijual dan pihaknya  bisa beli sampai 40 liter. “Hal-hal seperti ini  yang menjadi  pertanyaan kita,’’ jelasnya.

   Karena  itu, Kapolres  AKBP Bahara   Marpaung, SH meminta   baik  pengelola SPBU maupun APMS untuk memberikan data secara tertulis  yang diterima  dari Pertamina sejak Januari-Oktober berapa   yang nantinya akan dicros cek dengan data  Pertamina.  

 “Nanti setelah data-data  itu kita  dapat dari teman-teman pelaku usaha baru kita cros cek dengan Pertamina. Nanti kita lihat yang Pertamina dapatkan khusus wilayah Merauke. Kemudian kita cek  pendistribusian, penyaluran dan pengangkutannya,’’ tandas Kapolres.  

  Dikatakan  Kapolres, jika  tidak ada langkah-langkah solusi yang bisa segera dilakukan maka dikhawatirkan masalah antrean  panjang ini dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.  (ulo/tri)