

Para anggota DPR Provinsi Papua Selatan yang akan dilantik saat menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti gladi gersik di Swiss Belhotel Merauke, Minggu (03/11). ( Sulo/Cepos )
MERAUKE- Sebanyak 35 anggota DPR Provinsi Papua Selatan periode 2024-2029 hasil pemilihan umum legeslatif 14 Februari 2024 lalu dilantik, pagi ini, Senin (04/11). Karena DPR Provinsi Papua Selatan belum memiliki gedung sendiri, maka pelantikan ini akan dilakukan di Swiss Belhotel Merauke yang akan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Amin Sutikno, SH, MH, atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sidang paripurna DPR Provinsi Papua Selatan. Sebelum mengikuti gladi resik, seluruh anggota DPR Provinsi Papua Selatan itu mengikuti pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan.
Dari pantauan media ini, ke-35 anggota DPR Provinsi Papua Selatan yang akan dilantik itu mengikuti gladi resik, Minggu (03/11). Plt Sekwan Provinsi Papua Selatan Florentina Kakare menyebutkan, pelantikan akan dimulai sekitar pukul 09.30 WIT yang dipandu langsung Ketua Pengadilan Tinggi Papua.
Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Maddaremmeng, M.Si berharap, dengan dilantiknya para anggota DPR Provinsi Papua Selatan ini maka pemerintahan di Papua Selatan semakin lengkap. Karena pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legeslatif.
‘’Dengan adanya legeslatif maka diharapkan pemerintahan akan berjalan lebih baik. karena balancing kontrolnya ada. Eksekutif tidak bisa lagi berjalan semaunya karena sudah ada yang mengawasinya yakni DPR Papua Selatan,’’ harapnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…