Persiapan Menuju Pembentukan PPS Harus Dimulai

MERAUKE- Wakil Bupati Merauke   Sularso mengaku  optimis, usulan pemekaran Provinsi Papua Selatan  (PPS) yang  sudah lama  diperjuangkan  oleh masyarakat selatan Papua   bisa segera  terwujud  setelah Presiden  Joko Widodo memberikan angin segar melalui  tokoh-tokoh Papua   yang  melakukan pertemuan  dengan Presiden Jokowi di Istana Negara belum lama  ini.    

    ‘’Kita sangat optimis, salah satu   yang akan  dimekarkan  tersebut adalah  PPS. Karena   itu  sudah lama   kita perjuangkan  secara bersama. Apalagi  kalau kran pemekaran   tersebut sudah dibuka  dan  Pak Presiden  telah memberikan janji  ketika  pertemuan dengan  tokoh-tokoh Papua   di Istana Negara  baru-baru ini,’’ kata   Wabup Sularso kepada wartawan  di DPRD Kabupaten Merauke,   Jumat  (4/10).  

   Selain itu, lanjut   Wabup  Sularso, salah satu yang menjadi   pertimbangan  untuk  Papua Selatan dimekarkan  menjadi  provinsi, karena berada di    daerah perbatasan  2 negara  yakni   PNG  yang merupakan  perbatasan  darat dan Australia   merupakan perbatasan  di laut.   

    Karena itu, lanjut   Wabup Sularso,    menjadi tugas bersama  dengan 4 kabupaten di selatan Papua  yakni  Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat  untuk   mulai melakukan  persiapan  menuju pembentukan  PPS  tersebut.  

    Wabup Sularso  juga menjelaskan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo  akan mengirim tim ke Papua  untuk mempersiapkan   rencana pembentukan  pemekaran   yang dijanjikan Presiden  tersebut. ‘’Secara  pemerintahan koordinasi tetap jalan. Tapi, kita tidak bisa   bilang bahwa ini langsung jadi. Tapi respon kita tetap jalankan  karena ada rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Mendagri . Karena itu      Mendagri akan  kirim  tim ke Papua untuk melakukan kajian  mana yang layak dimekarkan duluan  menurut pertimbangan  politis, geografis, antropologi, pertumbuhan  ekonomi dan pendekatan   pelayanan,’’ terangnya.   

       Sementara  itu, Ketua  Komisi A DPRD Kabupaten Merauke Moses Kaibu menegaskan  bahwa  pemekaran  kabupaten maupun provinsi    Papua Selatan sudah  harus diperjuangkan mengingat  kondisi geografis  di Kabupaten  Merauke dan 4 kabupaten di Selatan Papua sangat   luas dan  sulit  dijangkau.   Menurutnya, tawaran pemekaran    provinsi yang diberikan  oleh  Presiden  Joko Widodo  tersebut harus segera  direspon  baik oleh  legeslatif maupun  eksekutif.     

   Dalam sidang ketiga  paripurna DPRD   Kabupaten Merauke  terhadap APBD Perubahan 2019, Moses Kaibu  sempat keluar ruangan saat akan memberikan pendapat  terkait dengan  masalah pemekaran yang  tidak  sedikitpun  disinggung  dalam  jawaban bupati  tersebut.  Hanya saja, pimpinan  dewan  tidak memberikan kesempatan  untuk  berbicara. (ulo/tri)