Dukcapil Musnahkan 6.720 Blanko KTP Invalid

MERAUKE– Sedikitnya 6.720 blanko KTP invalid, dimusnahkan oleh Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT,  bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dengan cara dibakar di halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Jumat (4/8).

   Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Yustina Regina Kanisopa, S.Sos, mengatakan, pemusnahan blanko KTP invalid ini sesuai dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil  Nomor 471.13/24149/Dukcapil Tahun 2014 perihal pemusnahan blanko KTP yang invalid.

‘’Tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap blanko-blanko yang tidak digunakan lagi. Prosesnya  adalah membakar seperti yang kita lakukan,’’tandasnya.

Dikatakan, blanko yang dimusnahkan ini merupakan tahap pertama. Dan sebagai provinsi baru, maka pihaknya dalam memberikan pelayanan dan jemput bola melakukan pergantian KTP-KTP yang Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Selatan. ‘’Itu juga bagian yang akan dimusnahkan,’’jelasnya.

Regina mengungkapkan, saat ini Dukcapil Kabupaten Merauke mengalami kekosongan blanko KTP. Kekosangan blanko KTP ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Merauke, tapi hampir seluruh Indonesia. ‘’Terahkir kami memberoleh  500 keping blanko kosong, tapi itu sudah habis,’’jelasnya.

Saat in lanjut Regina, jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebanyak 238.591 jiwa dengan wajib KTP sebanyak 162.000 jiwa lebih. ‘’Kami sudah melakukan pencatatan dan yang sudah diterbitkan KTP fisik sebanyak 58.000 lebih. Sedangkan sisanya belum,’’ tandasnya.

Bupati  Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, mengingatkan kepada seluruh ASN yang ada di Dukcapil Kabupaten Merauke agar selalu kompak. Sebagai tugas id tempat tersebut, cukup berat dan rawan dengan pungli. ‘’Jadi di sini rawan Pungli. Hati-hati jaman sekarang. Harus bekerja baik dan bekerja kompak,’’ katanya mengingatkan.

Para ASN yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat tersebut untuk selalu chare dan taat azas. Bupati Romanus mencontohkan seperti yang terjadi di RSUD Merauke, ada honorer yang harus diberhentikan karena memberikan penilaian yang sepihak. ‘’Tapi selama ini saya mendapat laporan Dukcapil sudah bagus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ jelasnya.(ulo/tho)