Wamendagri Kritik Komisi II Tidak Hanya Ditujukan ke DOB

MERAUKE – Wakil Menteri Dalam Negeri  John Wempi Watipo melakukan kunjungan kerja ke 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di tanah Papua termasuk Papua Selatan bersama dengan Komisi II DPR  RI. 

Namun saat peninjauan ke lokasi  pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik  Kurik,  Wamendagri tidak memberikan sambutan. Hanya Ketua Komisi II DPR RI dan ucapan selamat datang dari PJ Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

Ditemui media ini saat akan meninggalkan Merauike menuju Jakarta bersama dengan Komisi II DPR RI tersebut, Wamendagri  menjelaskan bahwa kritik, masuka dan saran yang disampaikan Komisi II  terkait dengan progres pembangunan di 4 DOB tersebut tidak hanya ditujukan kepada 4 DOB tersebut tapi juga kepada Kemendagri.

‘’Jadi yang menilai itu bukan saya. Tapi Komisi II DPR RI. Kalau saya hanya mendampingi Komisi II. Tapi kritikan, saran, masukan bukan hanya  DOB tapi termasuk Kemendagri. Karena pasukan tempur yang dilapangan ini kita yang tugaskan,’’ katanya.

Mantan  Bupati Jayawijaya  2 periode itu mengungkapkan bahwa jika evaluasi disampaikan  oleh Komisi II  juga menjadi catatan dan koreksi  bagi pihaknya dan hal ini akan ia sampaikan ke Mendagri  setiap catatan dari 4 DOB tersebut.  

‘’Sehingga dengan catatan itu kita akan koreksi. Mana yang akan kita koreksi,’’ jelasnya.    

Wamendagri John Wempi Watipo berharap infrastruktur  perkantoran baik  kantor Gubernur, DPRPS,  dan MPRPS  segera dibangun. Apalagi , para anggota  MRP di 4 DOB  tersebut sudah terbentuk dan telah dilantik. Kemudian para anggota DPR di  4 DOB tersebut juga sudah  terpilih dan tinggal menunggu pelantikan.   

‘’Kita harapkan kantor-kantor mereka ini bisa segera dibangun  agar mereka dapat bekerja dengan baik. Saya tidak mungkin kerja di bawah pohon. Kalau kerja di bawah pohon pasti kerjanya tidak fokus ,’’ katanya.

Karena itu, lanut dia, dalam kunjungan ini pihaknya juga mengundang dari  PUPR sebagai ketua Satgas  percepatan insfrastruktur  di 4 DOB agar pimpinan DPR dna Komisi  II dapat dibewri penjelasan dapat diberi penjelasan oleh Satgas  percepatan  pembangunan infrastruktur. 

‘’Karena mereka yang bangun infrastrukturnya. Tapi,  disini ada 2 sumber pembiayaan. Ada yang dibiayai dari APBN dan ada yang dibiayai dari APBD  provinsi. Untuk  kantror gubernur,  DPR dan MRP dibiayai  APBN. Sementara kantor OPD dibiayai  oleh APBD Provinsi,’’ tandasnya.

Sekadar diketahui, dalam peninjauan lokasi pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di 4 DOB provinsi, Ketua Komisi  II DPR memberikan kritik terkait dengan lambatnya pembangunan infrastruktur di 3 DOB yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Kecuali  untuk Papua Tengah,  Ketua Komisi II memberikan penilaian positif karena ada  perubahan signifikan di lapangan dibandingkan dengan kunjungan awal di tahun  2023 lalu. (ulo)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos