

Ruslan Ramli, SE, M.Si (foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE-Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si meminta seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemkab Merauke untuk tidak berpolitik praktis atau berafiliasi dengan salah satu bakal calon bupati dalam konstestan pemilihan kepala daerah yang tahapannya sedang berlangsung.
“Memang aturan pegawai negeri sipil itu harus netral dalam konstalasi politik. Apalagi saya yang diamanatkan sebagai penjabat Sekda sekarang, saya mengharapkan kepada seluruh ASN sesuai arahan pak bupati kemarin bahwa seluruh ASN untuk stop berafiliasi kemana-mana,” tandas Ruslan Ramli kepada media ini seusai menghadiri HUT Bhayangkara ke-74 di Mapolres Merauke, Rabu (1/7).
Menurut Ruslan Ramli, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN secara naik dan bertanggung jawab. “Itu yang harus kita laksanakan. Kita tidak perlu berfiliasi kemana-mana,” terangnya.
Soal sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas tersebut, Ruslan Ramli menjelaskan bahwa mekanismesnya sudah diatur dari Komisi ASN. “Tentu ada punishment kepada mereka yang berpolitik praktis atau berafiliasi kepada salah satu pasangan calon. Sekali lagi, sebagai ASN kita harus netral dalam mengikuti konstentasi. Tapi hak pilihnya tetap ada tapi tidak untuk masuk berpolitik praktis,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, sebelumnya Bupati Merauke Frederikus Gebze mewarning seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkab Merauke untuk tidak berpolitik praktis dan tidak mendua. Ia meminta seluruh ASN yang ada fokus untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai tugas dan fungsi di masing-masing SKPD. (ulo/tri)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…
Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…
Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…