

Pratinjau pembentukan FKPT Papua Selatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) di Swiss Belhotel Merauke, Selasa (30/7) (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Dalam rangka pencegahan berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di Provinsi Papua Selatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Papua Selatan. Pembentukan ini diawali dengan membentuk formatur.
Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kolonel (Sus) DR. Harianto, S.Pd, M.Pd, mengatakan, pembentukan FKPT di Papua Selatan merupakan yang ke-35. ‘
’Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, 34 diantaranya sudah dibentuk. Sedangkan untuk 4 DOB provinsi baru belum kita bentuk. Tapi bersyukur karena kami bisa hadir di Papua Selatan untuk menindaklanjuti mandat tersebut. Sesuai pertemuan rapat dengar pendapat dengan DPR RI, kami juga menyampaikan dari pimpinan untuk menindaklanjuti di tahun ini agar kita juga bentuk di 4 provinsi baru itu. Kalaupun tidak semuanya, minimal 1 atau 2 provinsi,’’ katanya, Selasa (30/7) di Merauke. Papua Selatan merupakan DOB pertama dibentuk FKPT.
Harianto menjelaskan, FKPT merupakan perpanjangan tangan dari BNPT yang ada di daerah, sehingga program-program dari BNPT dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan secara dini paham-paham radikalisme dan terorisme.
‘’Dengan kehadiran FKPT di setiap daerah, diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat di daerah tentang ancaman dan bahaya terorisme dengan berbasis pada nilai kearifan lokal guna mewujudkan masyarakat indonesia yang damai,’’ harapnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh BNPT selama ini telah memberikan dampak positif. Dimana pada tahun 2023 lalu, Indonesia zero aksi terorisme. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Penanganan kasus kerusuhan usai laga Persipura Vs Adhyaksa di Stadion Lukas Enembe, menemukan fakta baru.…
Selasa (12/5) pagi kemarin, layanan posko pengaduan masyarakat di Polres Jayapura terlihat sudah didatangi masyarakat…
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta…
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…