Categories: KEEROM

Suara Dewan Adat Keerom Jangan Diperalat Untuk “Kepentingan”

KEEROM -Polemik internal Dewan Adat Kabupaten (DAK) Keerom kembali mencuat setelah Jack Mekawa, Anggota DPRK Kabupaten Keerom, beberapa hari terakhir mengeluarkan pernyataan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DAK Keerom.

Ketua DAK Keerom yang sah, Laurens Borotian, menegaskan bahwa sikap Jack Mekawa tersebut sangat keliru. Ia menilai, tindakan itu telah mencederai marwah Dewan Adat karena Jack Mekawa secara resmi sudah tidak lagi menjadi bagian dari DAK sejak mencalonkan diri sebagai anggota DPRK jalur pengangkatan.

“Apa yang dilakukan saudara Jack Mekawa ini merupakan kesalahan besar, karena beliau berbicara bukan pada posisinya. Beliau sudah bukan lagi Ketua DAK Keerom,” tegas Laurens Borotian saat temui Cenderawasih Pos di Jayapura, Minggu (21/9).

Laurens menjelaskan, sejak Jack Mekawa resmi menjadi anggota DPRK Keerom, maka secara otomatis ia harus mengundurkan diri dari keanggotaan DAK sesuai aturan yang berlaku.

Atas kekosongan jabatan itu, Dewan Adat Papua telah mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor: 002/C1/SK-DAP/VI/2025, yang menetapkan Laurens Borotian sebagai Ketua DAK Keerom pada 27 Juni 2025. “Dengan dasar SK PAW tersebut, saya menegaskan jangan lagi suara DAK diperalat untuk kepentingan yang bukan ranahnya,” lanjut Laurens.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Pemprov Papua Siapkan Mudik Gratis Nataru

   Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…

16 hours ago

Presiden Harus Bersikap Setelah Gereja Beri Sinyal

Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…

17 hours ago

Bangunan Pasar di Perbatasan RI-PNG Mulai Rusak, PAD Tak Maksimal

   Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…

17 hours ago

Prabowo Persilakan KPK Periksa Menterinya

Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…

18 hours ago

Selesaikan Konflik, Pimpinan Daerah Diminta Rangkul Semua Pihak

Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…

18 hours ago

Uncen Berduka, Jangan Ada Palang Memalang

Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…

19 hours ago