Categories: BIAK

OPD Diminta Perhatikan SAKIP dan LAKIP

Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Markus O. Masnembra, SH.,MM ketika memimpin rapat koordinasi dan evaluasi kinerja OPD di Sasana Krida Kantor Bupati, Rabu (29/7).( FOTO:  Fiktor/Cepos)

BIAK-Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dinilai masih perlu mendapat perhatian serius oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

   Penyusunan SAKIP sebagai wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinilai masih banyak menjadi catatan serius dan terus akan dievaluasi dan dinilai untuk menentukan memuaskan tidaknya kinerja instansi pemerintah.

   Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Markus O. Masnembra, SH.,MM ketika memimpin rapat koordinasi dan evaluasi kinerja OPD di Sasana Krida Kantor Bupati, Rabu (29/7).

   Ditegaskan, bahwa harus ada komitmen secara serius dari seluruh OPD mengerjakan dan menyusun dokumen SAKIP/LAKIP serta dokumen perjanjian kinerja. Hal tersebut dinilai penting menjadi perhatian serius sebagai bagian dalam mengukur kinerja setiap OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

   Ia meminta, bahwa hal yang perlu menjadi perhatian dan fokus OPD sehingga predikat yang diperoleh dalam akuntabilitas kinerja tahun ini dan kedepan meningkat adalah dengan mengurangi ego antar-instansi. Hal ini dinilai penting, kata Sekda, karena tidak ada instansi yang benar-benar bisa mewujudkan tujuan sendiri, tetap harus kolaborasi, dan sinergi satu sama lain.

“Harus ada kerja sama, koordinasi dan komunikasi. Apa yang dilakukan tujuannya adalah untuk pelayanan di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, maka saya juga mengingatkan supaya penyusunan LAKIP membutuhkan niat dan komitmen serta kesadaran untuk mendorong dan mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” tandasnya.(itb/tri)

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

7 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

15 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

16 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

18 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

19 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

20 hours ago