

Kepala Kantor Pajak Pratama Biak Dedi Supriyadi dan jajaran saat melakukan asistensi langsung terkait SPT Tahunan Online di Kantor BPKAD Biak, (foto:Ismail/Cenderawasih Pos)
BIAK – Untuk meningkatkan potensi pajak dalam negeri, KKP Pratama Biak melakukan jemput bola dan asistensi langsung di sejumlah Instansi baik pemerintah daerah, kepolisian TNI dan juga instansi Vertikal dan Swasta.
Dedi Supriyadi, Kepala Kantor Pajak Pratama Biak, yang membawahi 6 Kabupaten di Papua dan Papua Tengah, memberikan penjelasan mengenai tantangan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah Biak Numfor.
Ditemui di kantor BPKAD saat melakukan asistensi langsung, Rabu (26/3) Dedi dan tim KKP Biak menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memfasilitasi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, serta target yang ingin dicapai oleh pihaknya dalam hal potensi pajak.
Dedi mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada beberapa wajib pajak yang berhasil melaporkan SPT Tahunan, masih ada yang terkendala, terutama dalam mengakses DJP Online. “Walaupun kita ketika asistensi di Birokrasi beberapa sudah ada yang lapor SPT Tahunan, ada yang terkendala, karena belum mampu melaporkan SPT Tahunan secara mandiri lewat DJP Online,” ujarnya.
Bagi wajib pajak yang tidak terkendala akses DJP Online, Dedi mengimbau agar segera melapor setelah mendapatkan bukti potong 1721A2, yang merupakan bukti potong pajak untuk tahun 2024. “Ketika Wajib Pajak sudah mendapatkan itu, mereka sudah bisa melaporkan ke DJP Online,” jelasnya.
Untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan, Kantor Pajak Pratama Biak telah bekerja sama dengan BPKAD Biak Numfor, Setda Biak Numfor, serta sejumlah instansi vertikal di Biak untuk memberikan asistensi langsung. “Kami datangi ke kantornya untuk memberikan pelayanan laporan SPT Tahunan, seperti yang sudah kita jalankan di beberapa tempat seperti di Pemda Biak, Polres Biak, dan juga Satuan TNI AU yang ada di Biak,” lanjut Dedi.
Mengenai potensi pajak di Biak, Dedi mengungkapkan bahwa sekitar 70% pendapatan pajak berasal dari APBN dan APBD, sementara sisanya, sekitar 30%, berasal dari sektor swasta. “Target kita tercapai 101% di tahun 2024, itu sebelum dilakukan rasionalisasi anggaran. Mudah-mudahan di tahun ini kita juga bisa mencapai target yang diamanahkan kepada kita,” kata Dedi dengan optimisme.(il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dewan Pengurus Partai Golkar Papua Selatan melakukan percepatan melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2029 mendatang.…
Kapolres Jayawijaya melalui Kabag Ops AKP Edy T Sabhara menjelaskan untuk insiden jembatan yang putus…
Menurut Rocky, Dinas Pendidikan Kota Jayapura telah mengingatkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat SD…
ubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP,…
Franky yang memiliki golongan darah B tersebut mengaku pada awalnya dia melakukan donor ada kekuatiran…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, pada 2026 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp11 miliar untuk 500…