Categories: BIAK

BPKAD Biak Numfor Siapkan Strategi Efisiensi Anggaran untuk Atasi Defisit APBD

Biak Numfor – Pemerintah Daerah Biak Numfor terus berupaya menanggulangi defisit APBD yang mencapai 42 miliar rupiah dan pemotongan anggaran pusat sebesar 111 miliar rupiah. Kepala BPKAD Biak, Gunadi, S.Sos., M.Si, menjelaskan strategi efisiensi anggaran yang melibatkan peningkatan sumber pendapatan daerah dan penerapan sistem informasi anggaran terbuka guna memastikan transparansi dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/3), mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pihaknya untuk menindaklanjuti efisiensi anggaran di Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan Gunadi, pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari 111 miliar rupiah di tahun ini terasa cukup besar dan berdampak signifikan terhadap program-program di daerah tersebut.

“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar sektor akan merasakan dampaknya dan banyak bagian yang harus dikorbankan untuk tahun ini. “Diperkirakan efisiensi anggaran ini masih akan berlanjut di tahun berikutnya, namun kita harus tetap optimis dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” lanjutnya.

Gunadi menyebutkan bahwa selain itu, pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga turut mempengaruhi pendapatan daerah.

Namun, untuk mengatasi masalah ini, BPKAD Biak Numfor telah merumuskan beberapa upaya untuk efisiensi anggaran, di antaranya adalah meningkatkan pendapatan daerah. Gunadi menjelaskan, upaya pertama yang dilakukan adalah penerapan Sistem Informasi Anggaran yang Terbuka, yang memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran daerah digunakan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi, memperbaiki kepercayaan masyarakat, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.(il/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Kemenkum  Dorong Pemkab Mimika Terbitkan Perda Kekayaan Intelektual

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, mengatakan baru dua HKI komunal yang…

7 hours ago

78 TK Meriahkan Hari Anak Nasional Lewat Pawai Budaya

Pawai mengambil titik rute memutar, dimulai dari halaman Gedung Eme Neme Yauware, melintasi Jalan Belibis…

14 hours ago

Banyak Wajah Lama Bertahan

Sebanyak 20 pemain musim lalu masih hadir dalam latihan seperti sang kapten Boaz Solossa, Yustinus…

15 hours ago

Tim Gabungan Kejar Pembunuh Personel BKO ODC

Tim gabungan ini tengan menyelidiki motif di balik insiden penikaman yang menewaskan Awes. Brigpol Fredi…

17 hours ago

Kopi Tua Klaim Sebagai Pelaku

Insiden maut ini terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan,…

19 hours ago

Satu Personel Kodam XVII/Cenderawasih Tewas di Tangsel

Atas peristiwa yang menimpa jajarannya, Tri mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Tangsel dan Polda Metro…

23 hours ago