Categories: BIAK

BPKAD Biak Numfor Siapkan Strategi Efisiensi Anggaran untuk Atasi Defisit APBD

Biak Numfor – Pemerintah Daerah Biak Numfor terus berupaya menanggulangi defisit APBD yang mencapai 42 miliar rupiah dan pemotongan anggaran pusat sebesar 111 miliar rupiah. Kepala BPKAD Biak, Gunadi, S.Sos., M.Si, menjelaskan strategi efisiensi anggaran yang melibatkan peningkatan sumber pendapatan daerah dan penerapan sistem informasi anggaran terbuka guna memastikan transparansi dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/3), mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pihaknya untuk menindaklanjuti efisiensi anggaran di Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan Gunadi, pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari 111 miliar rupiah di tahun ini terasa cukup besar dan berdampak signifikan terhadap program-program di daerah tersebut.

“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar sektor akan merasakan dampaknya dan banyak bagian yang harus dikorbankan untuk tahun ini. “Diperkirakan efisiensi anggaran ini masih akan berlanjut di tahun berikutnya, namun kita harus tetap optimis dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” lanjutnya.

Gunadi menyebutkan bahwa selain itu, pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga turut mempengaruhi pendapatan daerah.

Namun, untuk mengatasi masalah ini, BPKAD Biak Numfor telah merumuskan beberapa upaya untuk efisiensi anggaran, di antaranya adalah meningkatkan pendapatan daerah. Gunadi menjelaskan, upaya pertama yang dilakukan adalah penerapan Sistem Informasi Anggaran yang Terbuka, yang memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran daerah digunakan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi, memperbaiki kepercayaan masyarakat, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.(il/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Wamen HAM: Papua Bukan Tanah Kosong

Menurutnya, selama ini pembangunan di Papua belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Ia menilai…

34 minutes ago

PSN Tak Bisa Langsung Ditolak atau Diterima

Menanggapi hal itu, Anggota DPR Papua, Alberth Merauje menegaskan bahwa persoalan PSN tidak dapat serta-merta…

2 hours ago

18 Tahun ‘Disclaimer’, Pemkab Waropen Akhirnya Raih Opini WDP dari BPK

Pemerintah Kabupaten Waropen mengukir sejarah baru dalam tata kelola keuangan daerah. Setelah selama 18 tahun…

2 hours ago

Pangdam XXIV Mandala-Trikora Minta Diundang Nobar Pesta Babi

Pangdam menengaskan, pihaknya tidak melakukan pelarangan ketika ada yang mau putar dan nonton bareng. Bahkan…

7 hours ago

Di Balik Hangatnya Herbal Kemasan, Ada Risiko untuk Hati

Salah satu bahan yang memberikan rasa hangat dan aroma khas pada banyak obat herbal kemasan…

8 hours ago

Sambangi Jayapura, Dedi Mulyadi Ingatkan Pembangunan Jangan Hilangkan Identitas

Ya, pria yang biasa disapa Bapa Aing ini menyambangi Kota Jayapura untuk mengikuti kegiatan Konferensi…

12 hours ago