Categories: BIAK

BPKAD Biak Numfor Siapkan Strategi Efisiensi Anggaran untuk Atasi Defisit APBD

Biak Numfor – Pemerintah Daerah Biak Numfor terus berupaya menanggulangi defisit APBD yang mencapai 42 miliar rupiah dan pemotongan anggaran pusat sebesar 111 miliar rupiah. Kepala BPKAD Biak, Gunadi, S.Sos., M.Si, menjelaskan strategi efisiensi anggaran yang melibatkan peningkatan sumber pendapatan daerah dan penerapan sistem informasi anggaran terbuka guna memastikan transparansi dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/3), mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pihaknya untuk menindaklanjuti efisiensi anggaran di Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan Gunadi, pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari 111 miliar rupiah di tahun ini terasa cukup besar dan berdampak signifikan terhadap program-program di daerah tersebut.

“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar sektor akan merasakan dampaknya dan banyak bagian yang harus dikorbankan untuk tahun ini. “Diperkirakan efisiensi anggaran ini masih akan berlanjut di tahun berikutnya, namun kita harus tetap optimis dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” lanjutnya.

Gunadi menyebutkan bahwa selain itu, pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga turut mempengaruhi pendapatan daerah.

Namun, untuk mengatasi masalah ini, BPKAD Biak Numfor telah merumuskan beberapa upaya untuk efisiensi anggaran, di antaranya adalah meningkatkan pendapatan daerah. Gunadi menjelaskan, upaya pertama yang dilakukan adalah penerapan Sistem Informasi Anggaran yang Terbuka, yang memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran daerah digunakan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi, memperbaiki kepercayaan masyarakat, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.(il/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Sempat Ditungggu Habiskan Makan, Satu Anggota KKB Intan Jaya Dibekuk

Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap seorang pemuda berinisial EK (18) di Kampung Bilogai,…

3 hours ago

Kru Pesta Babi Minta Publik Tak Dihakimi Mama Yasinta

Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat…

7 hours ago

Geruduk Masuk, di Hadapan Gubernur Sekelompok Pemuda Teriak Tolak PSN

Dengan lantang, para pemuda ini meneriakkan slogan “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”. Seruan tersebut…

8 hours ago

ABR Kembali Pimpin Golkar Kota Jayapura, Target Pertahankan Palu DPRK

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan target…

10 hours ago

Di Jayapura, Ribuan Masyarakat Antusias Hadiri Diskusi Publik Tentang PSN

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Kepala Komnas HAM Papua…

14 hours ago

Mama Sinta Bantah Diintimidasi, Tegaskan Pergi ke Jakarta dengan Biaya Pribadi

Mama Sinta menegaskan keberangkatannya ke Jakarta dilakukan atas kemauan sendiri dan menggunakan biaya pribadi. Tujuannya…

15 hours ago