

Kepala BPKAD Biak, Gunadi (foto:Ismail/Cenderawasih Pos)
Biak Numfor – Pemerintah Daerah Biak Numfor terus berupaya menanggulangi defisit APBD yang mencapai 42 miliar rupiah dan pemotongan anggaran pusat sebesar 111 miliar rupiah. Kepala BPKAD Biak, Gunadi, S.Sos., M.Si, menjelaskan strategi efisiensi anggaran yang melibatkan peningkatan sumber pendapatan daerah dan penerapan sistem informasi anggaran terbuka guna memastikan transparansi dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.
Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/3), mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pihaknya untuk menindaklanjuti efisiensi anggaran di Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan Gunadi, pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari 111 miliar rupiah di tahun ini terasa cukup besar dan berdampak signifikan terhadap program-program di daerah tersebut.
“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar sektor akan merasakan dampaknya dan banyak bagian yang harus dikorbankan untuk tahun ini. “Diperkirakan efisiensi anggaran ini masih akan berlanjut di tahun berikutnya, namun kita harus tetap optimis dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” lanjutnya.
Gunadi menyebutkan bahwa selain itu, pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga turut mempengaruhi pendapatan daerah.
Namun, untuk mengatasi masalah ini, BPKAD Biak Numfor telah merumuskan beberapa upaya untuk efisiensi anggaran, di antaranya adalah meningkatkan pendapatan daerah. Gunadi menjelaskan, upaya pertama yang dilakukan adalah penerapan Sistem Informasi Anggaran yang Terbuka, yang memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran daerah digunakan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi, memperbaiki kepercayaan masyarakat, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.(il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Perhatian tersebut terutama menyangkut aktivitas pembangunan di kawasan yang memiliki potensi rawan bencana, seperti…
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) memberikan perhatian serius terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan…
Abisai menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten sesuai standar dan waktu yang…
Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengatakan, pembentukan tim dilakukan untuk memastikan kejelasan status dan riwayat…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membentuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebagai bagian dari upaya…
Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…