JWW: Provinsi Tabi Lahir, Ibukota Papua Pindah Wamena

WAMENA-Adanya deklarasi Provinsi Tabi yang digagas sejumlah kepala daerah di wilayah Tabi, memunculkan penilaian bila  Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut terbentuk, maka ibu kota Provinsi Papua sudah tidak diinginkan lagi di Jayapura. Oleh karena itu tokoh intelektual dan juga pembina Politik Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo, pemerintah pusat lebih baik merevisi undang -undang untuk memindahkan ibukota Papua ke Wamena.

   “Kita di daerah pegunungan ini tidak meminta pemekaran, namun kalau ada deklarasi pembentukan Provinsi Tabi, maka kita juga akan berjuang untuk meminta Pemerintah Pusat untuk merevisi undang -undang untuk memindahkan Ibukota Provinsi Papua ke Wamena,”ungkapnya Sabtu (21/9) kemarin.

  Baginya, ini merupakan  satu hal yang menarik, namun bisa dikatakan aneh tapi nyata. Untuk keanehannya Provinsi Papua ada di wilayah Tabi, artinya para pemimpin di Tabi  tidak menginginkan Provinsi Papua ini tetap berada di wilayah Tabi.  

  “Biar Provinsi Papua yang lama ini berikan ke Wamena, agar kami yang mengurus, kalau Provinsi Papua di Wamena itu sangat pas, karena orang bilang Wamena adalah jantungnya Papua, wajar kalau Provinsi Papua yang lama ini dipindahkan ke Wamena bisa Wamena yang mengurus,”Jelas Wetipo.   

  Menurutnya, wacana ini sebenarnya simpel saja, karena pengunungan tengah Papua tak perlu lagi mengurus pemekaran wilayah, cukup hanya melakukan revisi undang -undang, Ibukota Provinsi Papua yang ada di Jayapura diubah menjadi Wamena, itu saja sudah cukup.

  “Dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan selamat berjuang kepada tim pemekaran Provinsi Tabi dan kami juga akan memperjuangkan pemindahan Ibukota Provinsi Papua ke Jayawijaya,”tegas Wetipo.

  Mantan Bupati Jayawijaya dua periode ini menilai jika  masalah ini sebenarnya bukan membagi -bagi kekuasaan. Para pemimpin ini sebenarnya harus berjuang agar Papua satu, tapi kalau mereka sudah mendeklarasikan kiri -kanan maka apa yang mau dibuat lagi.

  “Jangan Jadikan Papua ini diibaratkan bayi yang dilahirkan tetapi tidak diinginkan, kalau memang tidak diinginkan maka mari berikan kepada kita yang mengurus,  dan tidak perlu lagi ada pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah Papua, tetapi hanya pengakuan dan merevisi undang -undangnya saja ke Wamena,” ujar Wempi Wetipo.(jo/tri)