Giliran 258 Warga Biak dari Manokwari Dipulangkan

BIAK-Warga Biak Numfor yang berangkat dari Manokwari menggunakan KM Kasuari Pasifik IV kembali tiba di Pelabuhan Mokmer, Selasa (16/6) lagi. Secara keseluruhan jumlah warga Biak Numfor yang diangkut dari Manokwari kali ini sebanyak 258 orang ( sudah termasuk 17 warga Kabupaten Supiori). 

   Sebelumnya dengan kapal yang sama juga telah dipulangkan dan sudah tiba lebih awal sebanyak 211 warga Biak tertahan di Manokwari. Dengan demikian, maka secara keseluruhan sudah ada 469 warga Biak yang tertahan di Manokwari akibat lockdown sebagai dampak Covid-19, telah tiba di Kabupaten Biak Numfor. Kedatangan warga Biak Numfor yang tertahan di Manokwari difasilitasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. 

    “Jadi warga yang diangkut dengan menggunakan KM Kasuari Pasifik IV dari Manokwari sudah tiba, jumlahnya 258 orang, sudah termasuk 17 warga Supiori. Nah, kapal ini akan kembali ke Manokwari satu kali untuk mengangkut warga Biak Numfor yang masih ada. Jadi untuk mengangkut warga Biak dari Manokwari dilakukan tiga kali, tinggal satu kali dan malam nanti (tadi malam) kembali akan berangkat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Franssisco Olla, S.Sos kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/6) kemarin. 

   KM. Kasuari Pasifik IV yang digunakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjemput warga di Manokwari juga mengangkut langsung penumpang yang ingin kembali ke Numfor, dan selanjutnya warga yang akan kembali ke Manokwari.

  “Jadi kapal ini berangkat dari Pelabuhan Mokmer, warga Manokwari yang ingin pulang ke sana kami juga angkut, termasuk ke Numfor. Jumlahnya lumayan banyak. Sudah hampir 300 orang yang juga diangkut ke Manokwari, termasuk ke Numfor,” ujar Olla. 

  Sebelumnya Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan, bahwa laporan yang didapatkan dari Manokwari, ada kurang lebih 600 warga asal Kabupaten Biak Numfor tertahan di Manokwari karena adanya lockdown sebagai akibat dari dampak Covid-19. Mereka (warga) tidak bisa kembali karena tidak adanya sarana transportasi laut sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menfasilitasi kepulangan warga.(itb/tri)