Sengketa Tiga Pulau di Raja Ampat Difasilitasi Kemendagri

SORONG – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tiga pulau di Kabupaten Raja Ampat, yang diklaim masuk wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, akan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Elisa menyusul insiden pembakaran lima unit rumah bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat oleh warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, pada Sabtu (20/9), sebagai bentuk penolakan atas klaim administratif tiga pulau tersebut.

“Kita ini hidup dalam negara hukum, semuanya ada aturan. Proses penyelesaian akan kita lanjutkan ke Kemendagri untuk memfasilitasi pertemuan antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara,” ujar Elisa Kambu di Sorong, Senin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mempersiapkan seluruh dokumen dan hasil tinjauan lapangan yang diperlukan untuk dibawa ke Jakarta.

“Kami sudah siap berangkat besok. Saya akan memimpin langsung tim ke Kemendagri. Semua dokumen lengkap, termasuk hasil rapat dengan masyarakat adat dan Pemkab Raja Ampat,” kata Elisa.