Antisipasi Potensi Isu SARA saat Pemilu 2024

Hal tersebut seiring dengan hasil indeks kerawanan pemilu (IKP) 2024 yang menempatkan Papua Barat pada urutan kelima dengan kategori rawan tinggi isu SARA.

“Masuk kategori rawan karena pernah terjadi kekerasan SARA, tetapi bukan politisasi untuk kepentingan elektoral,” jelas Elias.

Dia menyebut dalam konteks afirmatif otonomi khusus (otsus), kanalisasi kesukuan kerap terjadi yang kemudian menimbulkan terjadinya isu SARA pada tahapan pemilu.

Oleh sebab itu, Bawaslu memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan agar pengawasan tetap berjalan maksimal untuk mencapai pemilu yang berkualitas.

“Misalnya ada yang mengkanalisasi kalau orang Sorong harus ikut pemilu di Sorong. Nah, isu-isu macam begini pasti terjadi,” katanya.

Ia menegaskan larangan menggunakan isu SARA dalam kampanye sudah diatur melalui regulasi, sehingga seluruh partai politik dan calon anggota legislatif wajib mematuhi aturan dimaksud.

Bawaslu menyarankan agar partai politik dan calon anggota legislatif mengutamakan gagasan dibandingkan isu pragmatis jangka pendek untuk meraih simpati publik.

“Kalau ada yang gunakan isu SARA ya penegakan hukum menjadi hal terpenting, supaya ada efek jerah,” tegas Elias. (antara)

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 terus ditingkatkan melalui Operasi Mantap Brata Mansinam selama 222 hari (19 Oktober 2023-20 Oktober 2024).

Operasi tersebut melibatkan lima ribu personel Polda yang didukung oleh personel Kodam XVIII/Kasuari, guna mewujudkan situasi keamanan dan politik yang kondusif.

“Operasi Mantap Brata Mansinam bertujuan untuk memastikan pemilu terselenggara dengan baik,” kata Daniel Silitonga.

Ia menjelaskan personel Polda dan Kodam nantinya disebar ke 13 kabupaten/kota di dua provinsi, dengan jumlah distrik atau kecamatan sebanyak 218.

Metode pendistribusian personel Operasi Mantap Brata Mansinam bervariasi yang disesuaikan dengan tingkatan kerawanan pemilu dan potensi gangguan kamtibmas.

Sumber : Antara