Categories: FEATURES

22 Kasus Tahun 2022, Meningkat Jadi 70 Kasus pada 2023

Catatan LBH APIK Jayapura Soal Kasus KDRT di Kota Jayapura 

Kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terus terjadi di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Mirisnya, para pelaku adalah orang orang terdekat korban. Seperti suami, orang tua dan pacar korban.

Laporan: Elfira-Jayapura 

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga  (KDRT) sering kali dianggap aib keluarga. Ironisnya perempuan dan anak yang sering menjadi korban, masih sulit untuk mendapatkan keadilan. Ujung-ujungnya, kasus kekerasan ini terus terbiar dan cenderung meningkat.

  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jayapura mencatat, Januari tahun 2024, ada satu kasus kekerasan terhadap anak yang ditanganinya.

  “Tahun ini, kami dampingi satu kasus kekerasan terhadap anak yang korbannya dua orang. Pelaku adalah orang tua korban,” kata Direktur LBH Apik Jayapura, Nur Aida Duwila, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (29/1).

  Sementara tahun 2023, Nona menyebut ada 70 kasus yang didampinginya. Kasus tersebut meliputi kekerasan terhadap anak dan perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran.

  “Kasus tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 22 kasus,” ujarnya.

  Dikatakan Nona, dalam pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, KDRT, kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran. Pihaknya lebih mengutamakan pemulihan korban.

  “Yang kami kejar adalah pemulihan psikososial korban, dan setelah mendapatkan laporan kami mendampingi para korban di tingkat Polres, Polda maupun di tempat lain,” jelasnya.

  Yang harus diingat kata Nona, setelah berlakunya Undang undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Bukan sekedar melakukan pendampingan, melainkan penanganan secara konperhensif dengan penyidik sampai ke pengadilan dan juga bagaimana rehabilitasi terhadap korban.

  “Tujuannya agar korban tidak terbawa oleh situasi dan kondusi saat dia menjadi korban dan juga tidak dihukum oleh masyarakat atas apa yang menimpanya,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Pangkogabwilhan Diminta Evaluasi Sistem Operasi di Papua

Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan…

4 hours ago

Target Sentuh Atap Langit, Temui Masjid Megah di Tepi Danau

Berada di tapal batas Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Puncak…

5 hours ago

Hitung-hitungan Dana Otsus Harus Sampai Akhir Tahun

Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan…

11 hours ago

Pengelolaan Sagu Harus Bisa Berkelanjutan

Menurut Lunanka, penguatan budidaya menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan sagu dalam jangka panjang, sekaligus…

12 hours ago

Papua Lepas 840 Calon Jemaah Haji

Menariknya, Aryoko juga meminta para jamaah untuk mendoakan Provinsi Papua, agar pembangunan di Papua bisa…

13 hours ago

Terapi Baru untuk Kanker Stadium Lanjut Kini Tersedia di Dalam Negeri

“Pendekatan CRS dan HIPEC merupakan terapi yang bersifat definitif pada kasus kanker dengan keterlibatan peritoneal.…

18 hours ago