Menurut Nona, ketika berbicara tentang anak. Maka seharusnya, semua pihak sudah memiliki pemikiran yang sama untuk melindungi, menjaga dan menghormati hak asasi perempuan dan anak.
“Bahkan, program kota layak anak atau kampung layak anak masih tertatih-tatih jalannya akibat tak adanya dukungan anggaran. Ketika kami turun ke kampung, sering kami dengarkan suara-suara masyarakat kampung bahwa mereka tidak dijangkau oleh pemerintah,” tuturnya.
Agar kasus kekerasan terhadap anak tidak terulang, ia mendorong pemerintah gencar mensosialisasikan aturan Undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Termasuk, pada kasus-kasus kekerasan terhadap anak jangan diselesaikan secara kekeluargaan. Harus ada proses hukum dan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya.
Kemudian, orang tua tidak melepaskan tanggung jawab mereka kepada sekolah, tetangga atau siapa pun.
“Dari rumah sendiri harus memberikan pelajaran penting kepada anak terkait bagian tubuhnya yang mana yang tidak bisa disentuh orang lain. Termasuk, pentingnya anak diajari bagaimana membela diri,” pungkasnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurut Rocky, Dinas Pendidikan Kota Jayapura telah mengingatkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat SD…
ubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP,…
Franky yang memiliki golongan darah B tersebut mengaku pada awalnya dia melakukan donor ada kekuatiran…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, pada 2026 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp11 miliar untuk 500…
Dari total 46 lulusan tersebut, tercatat 22 murid berasal dari peminatan IPA dan 24 murid…
SMAN 4 Jayapura mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027…