KPK Ingatkan Jangan Ada Modus Operandi Tertentu di Balik Kebijakan yang Dibuat

  Patria mengingatkan agar penyusunan tata ruang di tanah Papua harus terlepas dari tindak pidana korupsi, juga konflik kepentingan. Dengan demikian, jangan sampai dalam penyusunan ini ada pemutihan, seperti kejadian di Batam tentang reklamasi Pantai.

  “Sebagaimana disampaikan pihak ATR/BPN, Papua adalah kawasan tambang. Jangan sampai ada pesan -tertentu yang titip menitip, pesan kapling mengkapling tambang untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

  Selain itu, kata Patria, pentingnya menjaga alam Papua. Sebab, jangan sampai Papua bernasib sama seperti Kalimantan, Sumatera, dan daerah lainnya. Sehingga itu, perlu menjadi concern ata perhatian  bersama dalam menjaga hutan.

  “Jangan sampai tanah Papua seperti daerah lainnya, hutan habis dibabat lalu muncul bencana. Sehingga itu, kita perlu menjaga hutan Papua, apalagi Papua adalah benteng terakhir,” terangnya.

  Sementara itu, Patria menyebut betapa pentingnya Lokakarya pencegahan korupsi dalam penyusunan tata ruang daerah pasca pembentukan DOB di tanah Papua. Sebagaimana kegiatan yang digelar di Hotel Swissbel ini dihadiri pejabat se-Tanah Papua.

  “Betapa pentingnya acara ini, kami mendorong tata kelola tergantung ruang di hulunya,” kata Patria.

  Dikatakan Patria, adapun dari hasil pemaparan dan pembahasan bersama para perwakilan masing-masing daerah yang ada di tanah Papua. Ada yang perlu dibawa ke pusat, namun ada juga sifatnya internal.

  “Jadi sifatnya ada dua, bisa di sini (Papua-red) bisa di pusat. Kami mencoba mengorkestrasi  apa yang bisa kami perankan untuk percepatan, termasuk yang mau membangun kota di Papua Pegunungan yang belum ada ruangnya,” terangnya.

  Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Papua Selatan, Ulmi mengatakan, kegiatan Lokakarya pencegahan korupsi dalam penyusunan tata ruang daerah pasca pembentukan DOB di tanah Papua untuk menyamakan presepsi. Apakah mengikuti Perdanya Papua atau tidak.

  “Tapi pada prinsipnya, kami Provinsi Papua Selatan sudah melakukan proses,” kata Ulmi kepada Cenderawasih Pos.