

Sejumlah siswa baru SMA YPK Diaspora Kotaraja Dalam yang mengikuti MPLS minggu lalu jauh lebih sedikit dari kuota yang tersedia. (Foto/Istimewa)
Dampak Pembebasan Biaya di Sekolah Negeri Terhadap Animo Sekolah Swasta (Bag-I)
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura telah mengeluarkan Peraturan walikota (Perwal) terkait sekolah gratis bagi sekolah negeri se-Kota Jayapura. Setiap kebijakan pasti membawa dampak, dan kebijakan ini berdampak nyata di sekolah-sekolah di Kota Jayapura. Seberapa besar pengaruhnya?
Laporan: Jimianus Karlodi & Priyadi_Jayapura
Kebijakan pendidikan gratis ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan agar anak-anak dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengenyam bangku pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Sekolah gratis sangat membantu para orang tua yang berpenghasilan rendah untuk memberikan hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya.
Sekolah gratis biasanya hanya berlaku di sekolah-sekolah negeri yang berdiri di bawah naungan pemerintah bukan swasta. Sesuai dengan namanya, sekolah gratis pastinya pembayaran yang berhubungan dengan administrasi sekolah dinyatakan gratis atau tidak dipungut biaya, karena pemerintah yang menanggung semuanya.
Program ini dilaksanakan sebagai upaya pemerataan pendidikan sehingga diharapkan semua anak bisa sekolah dan mengenyam pendidikan formal dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas tanpa terkecuali.
Namun, di satu sisi kebijakan Pemkot Jayapura tersebut sangat membawa dampak dan mengalami tekanan besar bagi sekolah swasta. Terbukti pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026 animo masyarakat kota Jayapura untuk memilih sekolah swasta sangat menurun.
Di SMA YPK Diaspora Kotaraja contohnya, animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan disekolah tersebut sangat menurun. Hal itu terlihat dari jumlah peserta didik baru yang terdaftar, tahun ajaran 2025/2026 di sekolah tersebut sangat menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…
Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…
Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…