

Fasilitas MCK di pasar Otonom yang sangat dibutuhkan bagi pedagang maupun pengunjung yang ingin buang hajat. Meski berpotensi untuk menambah retribusi pendapatan, namun tidak optimal dikelola Wali Kota ABR perintahkan untuk digratiskan saja. (foto: Jimi/Cepos )
Melihat Fasilitas MCK yang Ada di Komplek Pasar Otonom
Ada pepatah bilang, bilang ingin tahu kemampuan managerial pimpinan sebuah kantor/lembaga, lihatlah perhatian terhadap fasilitas toiletnya. Terkesan sederhana, namun toilet yang bersih dan layak sangat mendukung kenyamanan dalam bekerja bila sewaktu-waktu ingin buang hajat, termasuk di dalam lingkungan pasar Otonom Kotaraja.
Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura
Keberadaan sarana toilet pada kantor pelayanan publik merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan. Sarana Toilet Umum tentunya sangat dibutuhkan oleh siapa saja yang berpergian agar dapat merasa nyaman berada di luar, tanpa menurunkan martabat manusia dalam membuang hajat.
Fasilitas toilet atau Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang ada di kompleks Pasar Otonom Kotaraja ini, juga tidak lepas dari pengamatan Walikota Abisai Rollo dan juga Wakil Walikota Rustan Saru saat melakukan sidak di hari pertama kerja, pasca Sertijab dengan mantan Penjabat Wali Kota Jayapura awal pekan kemarin.
Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Walikota ABR selain mengambil kebijakan untuk membuka portal pasar Otonom dan membuka operasional pasar dari pukul 03.00 WIT hingga pukul 22.00 WIT.
“Kita sudah mendengar keluhan pedagang, dan mulai hari ini kita tetapkan, jam buka tutup pasar dimulai dari pukul 03:00 pagi hingga jam 10:00 malam. Portal juga akan kita bongkar agar masyarakat tidak merasa terganggu,” ungkapnya.
Masalah lain yang ditemukan di Pasar Otonom itu yakni soal kamar mandi yang berbayar, tanpa karcis retribusi. Walikota juga sempat mengisyaratkan agar fasilitas MCK ini bisa digratiskan bagi para pengunjung pasar, baik para pedagang atau pembeli yang beraktifitas di Pasar Otonom Kotaraja. Diduga, selama ini hanya dimanfaatkan oknum tertentu.
“Tidak boleh ada pungutan lagi, saya sudah perintahkan agar itu dihapus karena tidak ada aturannya dan pedagang bebas (tidak bayar) untuk buang air,”cetusnya.
Page: 1 2
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tak lagi dipandang sebagai tempat akhir dari perjalanan hidup seseorang, melainkan sebuah…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan…
Kasubdit IV Tipidter Polda Papua, Kompol Agus Ferinando Pombos, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir…
Untuk mencapai pintu rimba, kami memilih menggunakan kendaraan milik warga. Pilihan ini bukan tanpa alasan.…
BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, di Jayapura, Senin, mengatakan komoditas kayu masih menjadi penyumbang terbesar…
Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan bakau di Jayapura, khususnya di wilayah Hamadi hingga Holtekamp, memiliki…