Categories: FEATURES

Ada Efek Domino yang Bakal Muncul di Sejumlah Usaha Terkait

Ketika Bisnis Perhotelan Tak Lagi Menjanjikan di Kota Jayapura

Menjelang pelaksanaan PON XX di Papua lalu, bisnis hotel menunjukkan gairah yang tinggi. Optimisme investor terlihat dengan membangun sejumlah hotel di Kota Jayapura dan sekitarnya. Namun siapa sangka, adanya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), diperparah lagi dengan efisien anggaran saat ini, membuat pengusaha perhotelan kini “susah bernafas” di Jayapura.

Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura

Industri perhotelan di Indonesia terkhusus di Kota Jayapura kini tengah menghadapi tantangan besar, terkait kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pemerintah sejak awal tahun 2025. Padahal di satu sisi, sektor usaha jasa perhotelan ini selama ini juga  memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.

   Kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat ini telah mulai memberikan dampak signifikan terhadap industri perhotelan. Sejumlah hotel di Kota Jayapura kini merasakan tekanan dari kebijakan tersebut, yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor terkait.

   Industri perhotelan merupakan salah satu pilar ekonomi dengan rantai dampak yang luas. Jika industri ini mengalami penurunan signifikan, maka akan ada efek domino yang ditimbulkan. Tidak hanya karyawan hotel yang terdampak, tetapi juga sektor-sektor pendukungnya seperti jasa transportasi hotel, pemasok bahan makanan dan minuman, hingga agen perjalanan dan event organizer juga terkena imbasnya.

  “Di Hotel Horison Kotaraja, Abepura contohnya sejumlah karyawan terpaksa harus dirumahkan oleh pihak hotel dikarenakan omzet hotel alami penurunan drastis sejak periode Januari hingga Maret 2025.” Ungkap  FB Manager Hotel Horison Muh Gusti kepada Cenderawasih Pos, Jumat (4/4).

   Gusti menyebut bahwa setengah dari jumlah keseluruhan karyawan hotel Horison Kotaraja telah dirumahkan dampak dari efisiensi anggaran serta peraturan pemerintah Kota Jayapura terkait dengan larangan membuat acara perpisahan atau penamatan sekolah di tempat mewah.

   “Kita itu hotel menghidupkan banyak sektor, seperti Pelaku UMKM, taksi bandara dan masih banyak lainnya. tetapi karena adanya larangan ini dari pemerintah kemudian ditambah lagi adanya efisiensi terpaksa semuanya kita harus dikurangkan,” ungkap Gusti.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Wali Kota: SPMB di Sekolah Negeri Gratis!

Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…

8 hours ago

Tuntutan 13 Tahun Penjara Agar Ada Efek Jera

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…

9 hours ago

MRP Kecewa, Tak Bisa Bertemu Bupati dan Wabup Jayapura

Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…

9 hours ago

Besok, Wapres Dijadwalkan Kunjungi Asmat

Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…

10 hours ago

Pemerintah Jangan Korbankan Tanah Adat

Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…

10 hours ago

6 SPPG Mimika yang Dibekukan Segera Beroperasi Kembali

​Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…

11 hours ago