

Dua anak yan bermain diparkiran motor di komplek Ruko Dok II Jayapura. (FOTO:Karel/Cepos)
Mencermati Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura
Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) ada hampir di semua daerah, termasuk di Kota Jayapura. Keberadaan mereka di tempat umum, sering kali terlihat nyata, seperti anak-anak jalanan maupun orang dengan gangguan jiwa. Lantas sejauh mana perhatian dan penanganan kepada mereka ini?
Laporan: Mustakim Ali
Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua masih banyak menjadi tujuan masyarakat dari luar kota untuk mengadu nasib dan berharap kehidupan yang baik. Hanya saja, banyak yang tak miliki ketrampilan yang memadai, akhirnya menambah panjang daftar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Tak hanya itu, meski berkomitmen mewujudkan sebagai Kota Ramah Anak, namun pada kenyataannya masih ditemukan anak-anak jalanan maupun pengguna lem aibon yang berkeliaran di jalan hingga larut malam. Selain itu, banyak juga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran, tanpa mendapat perhatian dan penanganan serius.
Keberadaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini merupakan fenomena nyata di kota-kota besar, termasuk di Kota Jayapura. Dimana keberadaan mereka juga bisa menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks.
Perhatian pemerintah terhadap nasib anak jalanan ini tampaknya belum begitu besar. Padahal mereka harus dilindungi dan dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…