“Harus diprioritaskan karena, ini masalah sosial yang jika dibiarkan akan menjadi sumber kemiskinan dan kesenjangan batu di lingkungan masyarakat, untuk itu perlu ada pertimbangan khususnya dari pemerintah,” lanjutnya.
Menyelesaikan persoalan ini kata Deli sama dengan merubah nasib, generasi muda kita yang saat ini terjerat dalam lingkungan yang kurang beruntung seperti anak-anak Aibon.
“Kondisi mereka seperti itu seharusnya ada sentuhan dan perhatian pemerintah, bukan saja sebatas kasian, tetapi ada tindak nyata yang harus kita buat,” ungkapnya.
Lanjut Deli L Watak, selain anggaran, sinergitas dengan pihak-pihak lain baik ini pemerintah maupun sektor swasta lainnya perlu dilakukan. Karena Kata Deli, penanganan terhadap masyarakat yang alami kesenjangan sosial seperti ODGJ dan anak-anak Aibon ini tidak mudah dan memang membutuhkan peran semua pihak.
“Memang kita tau bahwa semua butuh proses dan tahapan, tetapi itu harus dimuali sekarang, bukan nanti dan nanti,” lanjutnya.
Wakil rakyat itu juga menyarankan perlu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program penanganan masalah sosial di Kota Jayapura ini.
“Hal ini kita mau pastikan saja bahwa penanganan terhadap masyarkat yang alami kesenjangan sosial khususnya ODGJ dan anak-anakn Aibon ini betul-betul dijalankan dan ada dampaknya,” ungkapnya.
Selain ODGJ dan anak-anak Aibon, Pemkot Jayapura juga diminta harus sigap dalam mengatasi persoalan masyarakat yang membutuhkan sentuhan dan pertolonga di Kota Jayapura ini. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Bima Arya menilai penanganan kawasan Sungai Anafre tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan rutin.…
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…