Latih 17.394 Tim Pendamping Keluarga, Indentifikasi Resiko Terjadinya Stunting

Dari Evaluasi Penangangan Stunting yang Dilakukan oleh BKKBN Provinsi Papua

Untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus stunting di Papua, Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua melakukan evaluasi bersama sejumlah stakeholder terkait. Lantas sudah sejauh mana efektifas  penangananan stunting ini?

Laporan: Carolus Daot_Jayapura

Masalah stunting memang menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Sebab, hal ini penting sebagai upaya mendorong generasi penerus bangsa yang berkualitas, baik secara fisik maupun perkembangan intelektual anak sejak dini. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi memang menjadi perhatian serius.

  Berbagai cara dilakukan, oleh sejumlah dinas/isntansi terkait yang melibatkan sejumlah stakeholder. Sebab, penanganan stunting ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga/instansi tertentu, tapi harus dikerjasakan secara kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/isntansi.

   BKKBN Provinsi Papua, yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait masalah kependudukan dan kesejahteraan keluarga, secara intensi juga telah melakukan berbagai upaya. Hanya saja utnuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan program  yang telah dilakukan perlu untuk terus dilakukan evaluasi.

  Untuk BKKBN Provinsi Papua  menggelar Rapat Koordinasi Stunting dan Diseminasi Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua Tahun 2023, dengan seluruh tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Provinsi Papua di Hotel Horison Padang Bulan, Senin- Selasa (5/12).

   Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparai, M.Si, menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Provinsi Papua selama tahun 2023.

  Selain itu untuk memperkuat komitmen dan peran serta pemerintah daerah dan stakeholder dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua. Tidak hanya itu Rapat Koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, konvergensi, dan integrasi dalam pelaksanaan Program Penurunan Stunting di Provinsi Papua.

  “Sekaligus pada kegiatan ini, kami akan menyusun strategi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Tahun 2024 mendatang,” ujarnya.