Categories: EKONOMI BISNIS

BI Memprediksi Tahun 2025, Ada Tekanan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi di Papua

JAYAPURA – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Faturachman memperkirakan Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di Papua belum meningkat, yaitu di rentang -2,5 sampai dengan -3,5% (yoy).

Hal ini dikarenakan sektor produksi pertambangan di Freeport belum maksimal, karena Freeport sedang dalam proses pengajuan izin ekspor, namun di sektor luar tambang diyakini optimis mengalami pertumbuhan seperti sektor pertanian dan lainnya.

Dijelaskan, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan untuk PDRB di Papua masih dihitung secara gabungan untuk 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

“Tahun 2025 dilihat ada tekanan penurunan pertumbuhan ekonomi di Papua, tekanan penurunan ini dipengaruhi produksi di sektor pertambangan. Dimana saat ini Freeport sedang proses pengurusan izin ekspornya, karena setiap ekspor harus mendapatkan izin. Ini juga mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Papua,”ungkapnya, Jumat (24/1).

Dikatakan, dilihat dari sisi produksi tambang memang agak turun, padahal kontribusi sektor pertambangan untuk PDRB Papua secara keseluruhan itu besar, maka dinamika di Freeport punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua.

“Besarnya sektor pertambangan itu membentuk PDRB Papua 40 persen, gerakan sekecil apa pun di sektor tambang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

8 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

9 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

10 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

11 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

12 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

13 hours ago