

Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Kejaksaan Tinggi di Wilayah Sulawesi, Maluku Papua, yang dilakukan oleh Executive General Manager Regional Papua Maluku, Yoyok Wahyu Maniadi dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejadi) Papua, Nikolaus Komondo, di Kantor Pertamina (Persero) MOR VII Makasar, Rabu (25/11) kemarin. ( FOTO: Yohana/Cepos)
Untuk Optimalisasi Tugas dan Fungsi
JAYAPURA – Guna meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan pelaksana tugas dan fungsi, PT. Pertamina (Persero) dan Kejaksaan Tinggi Negara Republik Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama yang serentak dilakukan pada beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Wilayah Sulawesi dan Papua Maluku.
Executive General Manager Regional Papua Maluku, Yoyok Wahyu Maniadi mengatakan, bentuk kerjasama ini bertujuan mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PT. Pertamina Persero dan Kejaksaan Tinggi Negara Republik Indonesia pada masing masing-masing bidang yaitu bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya dibidang perdata dan tata usaha negara.
Diantaranya, bantuan pendampingan dan pengaman proyek pembangunan strategis atau percepatan investasi, koordinasi penelusuran dan pemulihan aset, dan beberapa bidang lainnya.
“Dengan penandatangan MoU ini, tentunya akan lebih menyakinkan kami melangkah dalam bidang hukum, terutama yang menyangkut bidang-bidang perdata di kami, dan pastinya dengan adanya kerjasama ini tentunya kami akan lebih banyak mendapatkan bantuan hukum di wilayah Papua Maluku,” kata Yoyo kepada Cenderawasih, Rabu (25/11) kemarin.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejadi) Papua, Nikolaus Komondo menjelaskan, perjanjian kerjasama yang pihaknya lakukan bersama PT. Pertamina (Persero) wilayah Papua Maluku, sudah dilakukan beberapa tahun lalu, hanya saja perjanjian kerjasama tersebut dinilai kurang optimal.
“Kurang optimalnya kerja sama yang telah dilakukan terebut mengingat situasi dan kondisi, maka hari ini (25/11) kemarin, kami memperpanjang perjanjian kerja sama kembali dengan PT. Pertamina (Persero) wilayah Papua Maluku,” terangnya.(ana/ary)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…