Kasus Hukum Gubernur Tak Pengaruhi Iklim Investasi di Papua

JAYAPURA-Di tengah kasus dugaan gratifikasi Rp 1 M yang sedang melilit Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, serta situasi Kamtibmas saat ini, tidak berpengaruh pada iklim investasi di bumi Cenderawasih.

  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, roda pemerintahan di Provinsi Papua juga berjalan sebagaimana mestinya. “Sejauh ini untuk investor yang mendaftar melalui PTSP tidak ada kendala, masih berjalan normal. Artinya kalau misalkan dia melihat kondisi Papua saat ini, otomatis dia mundur tetapi itu tidak ada,” terang Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (29/9).

  Lanjut Jeri, begitu juga di salah satu sektor Dinas Perikanan khususnya Tata Niaga Investasi Wisata yang tetap berjalan. Contohnya pada peningkatan nilai tambah tempat pendaratan ikan di beberapa tempat di  Papua seperti Jayapura dan Mimika tetap berjalan.

  “Jadi tidak ada pengaruhnya terkait status Pemerintah Provinsi Papua atas status Gubernur saat ini, karena dengan tegas bahwa pemerintahan itu bisa berjalan seperti biasanya. Terlebih Kominfo saya sendiri selalu berada di kantor,” terang Jery.

  Bahkan kata Jeri, pada periode Triwulan I dan II  TA. 2022 ada 256 Investasi PMA dan  PMDN terealisasi  di Seluruh Papua dengan penyerapan tenaga kerja kurang lebih 67 ribu. “Hal ini harus dipertahankan dan tetap ditingkatkan sebagai instrumen menjaga kestabilan ekonomi di Papua, dan tentunya berkontribusi secara nasional,” ucapnya.

  Jeri menegaskan saat ini roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasanya, dan Pemerintahan tidak ada pengaruhnya dengan situasi Kamtibmas hari ini yang terjadi di bumi Cenderawasih.

  “Kinerja Pemerintah Provinsi Papua berjalan seperti biasa dan proses koordinasi dengan pemerintah pusat dengan stakeholder terkait dan gubernur melalui Sekda terus berjalan, tidak ada pengaruhnya sama sekali,” terang Jeri.

  Sementara itu, Juru Bicara Gubernur Papua M Rifai Darus menyatakan sekalipun Gubernur terlilit kasus, namun roda pemerintahan Provinsi Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan koordinasi dan komunikasi bersama seluruh pimpinan dan jajaran di Pemprov.

  “Dengan begitu tugas kenegaraan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat terus berlanjut sebagaimana arahan dari Bapak Lukas Enembe bahwa Provinsi Papua harus tetap berjalan,” pungkasnya. (fia/tri)