Hanya Pisahkan Secara Administrasi, Untuk orang Papua Tetap Ada

Pemekaran Provinsi di Mata Bupati Puncak

JAYAPURA-Perubahan kewilayahan atau pemekaran daerah otonom baru (DOP) di Provinsi Papua, bukan menghilangkan orang Papua, namun hanya memisahkan daerah secara administrasi saja.

Orang Papua akan tetap ada dan tetap bersatu, sebab semboyan orang Papua kulitku hitam, rambutku keriting, hatiku lembut seperti burung merpati, akan tetap menyatukan orang Papua. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Bupati Puncak Willem Wandik, SE., M.Si., saat menghadiri acara perpisahan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Drs. Abraham Bisay, di Jayapura, Jumat (27/5) lalu.

“Pemekaran Papua atau daerah otonomi baru adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Martabat orang Papua, tetap terjadi perubahan kewilayahan, bukan karena menghilangkan orang, tapi hanya administrasi,” jelasnya.

Sesuai RUU DPR RI yang disepakati dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 12 April lalu disebutkan pembentukan 3 provinsi baru di Papua yakni  Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah.

Bahkan DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) RUU pemekaran Papua pada Minggu (15/5).

Terkait surpes ini pun ditanggapi oleh Bupati Puncak, Willem Wandik. Menurutnya, DOB bukan hanya sebuah wacana. “Juni nanti supres sudah dalam pembahasan dan akan disahkan segera mungkin. Jika masih ada yang menolak, itu baik. Jika ada yang menerima usulan ini, itupun baik,” jelasnya, saat ditemui wartawan Sabtu  (28/5) di Jayapura.

Willem melihat kehadiran pemekaran Papua sangat bermanfaat terlebih untuk orang asli Papua (OAP). Mulai dari membuka lapangan pekerjaan hingga pembangunan di Bumi Cenderawasih.

“Jika 3 provinsi ini dimekarkan, maka akan ada kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur untuk OAP. Karena tertuang dalam UU Otsus, kepala daerah tingkat provinsi dipimpin oleh OAP. Ini kan sangat baik,” jelasnya.

Lalu, dalam pembukaan lapangan pekerjaan, 3 daerah yang dimekarkan akan membutuhkan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang akan bekerja pada instansi yang ada.

“Dan ini bisa diisi oleh sarjana anak-anak muda di Papua. Bayangkan saja di Papua,dalam satu tahun saja lulusan Universitas Cenderawasih, sekali melakukan wisuda ada 1000-an orang,belum lagi perguruan tinggi swasta di Papua. Mereka ini mau kerja di mana ? Sehingga untuk membantu masa depan mereka ,maka peluang ada melalui pemekaran DOB, sebab peluang lapangan pekerjaan terbuka lebar,” katanya.

Dari sisi lapangan pekerjaan ASN sudah dapat diperhitungkan, belum lagi lapangan pekerjaan lain dalam bidang politik, dimana akan ada anggota DPR provinsi, kabupaten dan kota. Termasuk dibidang jasa atau wirausaha dan lain sebagainya yang sangat terbuka lebar.

“Terbentuk DOB, maka diperkirakan beredar Rp 60- 80 triliun dalam satu tahun anggaran. Maka dipastikan ekonomi akan tumbuh,” ujarnya.

Bupati Willem memahami adanya ketakutan OAP akan risiko DOB dengan banyaknya orang dari luar Papua masuk dan hidup di atas tanah Papua. Namun menurutnya perubahan tidak bisa dihindari.

“Dinamika dalam negara atau daerah bekembang adalah munculnya orang baru di tempat itu. Amerika misalnya, warga aslinya sudah sangat sedikit dan banyak orang dari luar Amerika datang ke daerah itu membawa banyak keuntungan, misalnya dari India, Tiongkok, Indonesia dan banyak lagi,’katanya

“Sama dengan Papua. OAP saat ini sudah sangat sedikit. Lalu isu DOB digencarkan. Kami sadari ketakutan akan masuknya masyarakat lain dari luar Papua akan membuat ketakutan. Tapi, suka dan tak suka kehidupan bernegara seperti ini dan DOB adalah anugerah, serta hasil doa bersama dan dijawab oleh Tuhan,” tutupnya.(Humas Puncak/nat)