Klemens Hamo Ngaku Tidak Walk Out

Bupati Jayapura Bersama Masyarakat Siap Kawal Pansus Kemanusiaan

SENTANI-Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo akhirnya memberikan klarifikasi terkait sidang  pembahasan rencana kerja DPR tahun  2022 yang dipimpinnya di Hotel Grand Allison, Sentani,  Selasa (27/7) lalu.

Kepada wartawan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo menegaskan bahwa dirinya tidak walk out atau meninggalkan ruangan sidang begitu saja pada saat rapat. 

“Kalau orang hari ini katakan saya walk out, itu salah. Karena saya pimpin rapat, saya buka acara, selesai. Saya sudah sampaikan dan saya berikan mandat penuh kepada wakil 1 dan 2 untuk menyusun perubahan jadwal, karena saya ada duka, saya harus pergi,” jelasnya. 

Mengenai adanya upaya beberapa anggota dewan yang sempat menahan dan memintanya untuk tidak meninggalkan ruang sidang, Klemens menyebutkan  sebagian anggota tersebut, hanya mementingkan ego pribadinya.

Adapun soal jadwal pembentukan Pansus yang kembali dijadwalkan dalam sidang kemarin, Klemens mengaku setuju dengan agenda tersebut. Sebab agenda itu, sudah  dalam Renja tahun 2021.

Klemens Hamo juga membantah tudingan yang menyebutkan dirinya aktor untul merubah kembali jadwal yang kemudian diprotes sejumlah anggota dewan yang akhirnya membuat suasana sidang menjadi panas. 

“Itu sebenarnya bukan merubah jadwal. Kita kan sudah tunggu ketentuan yang dilakukan sampai tanggalnya  sudah lewat beberapa hari kan. Jadwal tidak jalan makanya kita harus buat jadwal lagi, agar semua agenda di lembaga itu bisa jalan,” jelasnya. 

Ditambahkan, untuk jadwal pembentukan Pansus akan segera diparipurnakan dalam waktu dekat. Ada dua Pansus yang dijadwalkan untuk dibentuk yang pertama Pansus kemanusiaan terkait dengan pengelolaan dana bencana di Kabupaten Jayapura dan Pansus pemekaran daerah otonomi baru Grime Nawa. 

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., mengatakan dengan tegas bahwa dirinya mendukung penuh rencana DPRD Kabupaten Jayapura untuk membentuk Pansus kemanusiaan terkait pengelolaan dana bencana di Kabupaten Jayapura.

 Bahkan orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu siap berada di belakang masyarakat, selaku korban bencana banjir bandang untuk sama-sama mengawal proses pembentukan Pansus hingga pelaksanaannya nanti. “Kalau Pansus mau jalan silakan, saya dukung,” tuturnya, kemarin (28/7), 

Mathius Awoitauw mengatakan pembentukan Pansus itu juga harus melibatkan masyarakat untuk mengawasinya. Karena menurutnya tidak ada hal yang disembunyikan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana hibah bencana 2019 itu. “Saya bila perlu berada di balik bapak ibu sekalian untuk kita bisa mengusut ini. Saya siap,” tegasnya.

Terkait dengan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak akibat bencana alam banjir bandang tahun 2019, dimana anggaran yang disediakan sebesar Rp 50 juta untuk yang rusak berat dan Rp 25 juta untuk yang rusak sedang dan Rp 10 juta untuk yang rusak ringan, Bupati Matius berharap agar pekerjaan bantuan rumah tersebut tidak boleh diproyekkan. Karena dari dana yang dialokasikan itu sebenarnya sangat kecil untuk membangun 1 unit rumah.

Politisi Partai NasDem ini juga menyebut selama 3 tahun ini Pemkab Jayapura dilanda oleh masalah yang bertubi-tubi sejak masalah bencana banjir bandang dan saat ini dilanjutkan lagi dengan bencana non alam penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi. “Jadi teknis pekerjaannya harus diserahkan kepada kelompok masyarakat. Sehingga ini harus diatur supaya semuanya terbuka, bisa saling kontrol bisa saling bantu. (roy/nat)