“Namun dengan adanya pemisahan tanggungjawab maka daya kontrolnya akan semakin terfokus,” sambungnya. Selain pendidikan, nomenklatur lain yang juga dirubah. Perubahan nomenklatur tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan dan hasil kajian yang matang oleh presiden. Sebagaimana dia pernah menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju pada era Joko Widodo-Maruf Amin.
“Dengan pengalamannya pastinya dia telah melihat, kebutuhan kebutuhan dasar bangsa Indonesia. Sehingga dengan terpilih sebagai Presiden maka hasil analisis dan kajian itulah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang mungkin saja belum terealisasi selama ini,” imbuhnya.
Husni berpendapat obesitas jumlah kementerian tersebut, akan memacu jalannya roda pemerintahan 5 tahun kedepan.
“Memang tidak serta merta langsung ada hasil tunggu 100 hari pertama baru kita bisa lihat, seperti apa hasil kerja dari kabinet baru ini,” ujarnya.
Menurut dia, jika konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan maka masyarakat akan memperoleh manfaat yang…
Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan merupakan hak mendasar…
Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Merauke mengamankan seorang pria berumur 44 tahun berinisial FB atas…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, melalui Staf Ahli Wali Kota, Sem Stenly Merauje,…
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, dikonfirmasi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang pria diduga melakukan…
Pemandangan elok pesisir Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kini tertutup oleh fenomena material laut dan limbah…