“Namun dengan adanya pemisahan tanggungjawab maka daya kontrolnya akan semakin terfokus,” sambungnya. Selain pendidikan, nomenklatur lain yang juga dirubah. Perubahan nomenklatur tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan dan hasil kajian yang matang oleh presiden. Sebagaimana dia pernah menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju pada era Joko Widodo-Maruf Amin.
“Dengan pengalamannya pastinya dia telah melihat, kebutuhan kebutuhan dasar bangsa Indonesia. Sehingga dengan terpilih sebagai Presiden maka hasil analisis dan kajian itulah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang mungkin saja belum terealisasi selama ini,” imbuhnya.
Husni berpendapat obesitas jumlah kementerian tersebut, akan memacu jalannya roda pemerintahan 5 tahun kedepan.
“Memang tidak serta merta langsung ada hasil tunggu 100 hari pertama baru kita bisa lihat, seperti apa hasil kerja dari kabinet baru ini,” ujarnya.
-Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat kampung di Papua belum merata. Dari 1.029…
Penggunaan kembali prasarana penyeberangan ini disambut dengan rasa lega yang mendalam oleh masyarakat Abepura,…
Langkah ini menyusul keberhasilan evakuasi salah seorang korban selamat, Demerina Uamang (23), yang sempat diamankan…
Ketua HONAI, Pdt. Andrikus Mofu, menegaskan gereja tidak ingin masyarakat terus menjadi korban kekerasan, kehilangan…
Ia ditemukan tewas dengan kondisi terbakar bersama mobilnya. Yang bikin heboh adalah, sebelum dieksekusi, ia…
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…