“Namun dengan adanya pemisahan tanggungjawab maka daya kontrolnya akan semakin terfokus,” sambungnya. Selain pendidikan, nomenklatur lain yang juga dirubah. Perubahan nomenklatur tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan dan hasil kajian yang matang oleh presiden. Sebagaimana dia pernah menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju pada era Joko Widodo-Maruf Amin.
“Dengan pengalamannya pastinya dia telah melihat, kebutuhan kebutuhan dasar bangsa Indonesia. Sehingga dengan terpilih sebagai Presiden maka hasil analisis dan kajian itulah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang mungkin saja belum terealisasi selama ini,” imbuhnya.
Husni berpendapat obesitas jumlah kementerian tersebut, akan memacu jalannya roda pemerintahan 5 tahun kedepan.
“Memang tidak serta merta langsung ada hasil tunggu 100 hari pertama baru kita bisa lihat, seperti apa hasil kerja dari kabinet baru ini,” ujarnya.
Sebanyak 21 warga yang ada di 5 kampung di Distrik Panggema Kabupaten Yahukimo dikabarkan meninggal…
Pengungkapan tersebut dilakukan setelah aparat melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP)…
"Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tidak boleh dipelihara sebab bisa merusak sendi kehidupan berbangsa apalagi kita…
Enam anggota DPR tersebut adalah Saul Walianggen (Dapil 1), Deni Faluk (Dapil 1), Emina Pusop…
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengungkapkan bahwa harga bayi yang…
Ramadan bukan hanya bulan ibadah dan ampunan, tetapi juga saksi berbagai peristiwa besar yang mengubah…