“Namun dengan adanya pemisahan tanggungjawab maka daya kontrolnya akan semakin terfokus,” sambungnya. Selain pendidikan, nomenklatur lain yang juga dirubah. Perubahan nomenklatur tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan dan hasil kajian yang matang oleh presiden. Sebagaimana dia pernah menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju pada era Joko Widodo-Maruf Amin.
“Dengan pengalamannya pastinya dia telah melihat, kebutuhan kebutuhan dasar bangsa Indonesia. Sehingga dengan terpilih sebagai Presiden maka hasil analisis dan kajian itulah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang mungkin saja belum terealisasi selama ini,” imbuhnya.
Husni berpendapat obesitas jumlah kementerian tersebut, akan memacu jalannya roda pemerintahan 5 tahun kedepan.
“Memang tidak serta merta langsung ada hasil tunggu 100 hari pertama baru kita bisa lihat, seperti apa hasil kerja dari kabinet baru ini,” ujarnya.
Partisipasi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Festival Sagu yang diselenggarakan oleh Kementerian…
Cuaca ekstrem di dataran Kabupaten Mimika, Papua Tengah memicu tanah longsor yang memutus akses vital…
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan situasi keamanan…
Kertua Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan Yulians Charles Gomar memberikan tanggapan terkait dengan persoalan…
Nah, di grup barat saat ini Garudayaksa memimpin klasemen dengan 49 poin, sementara Adhyaksa menguntit…
Larangan membawa HP ke sekolah tersebut, lanjut dia, karena anak-anak tidak akan fokus belajar terlebih…