

‘‘Ada juga catatan terkait hak suara Pemilu di tahun 2024 dimana kami sampaikan bahwa peluang terjadi pelanggaran HAM ini sangat terbuka. Banyak warga punya hak pilih dan dipilih tidak akan menggunakan hak pilihnya sebab regulasi PKPU menegaskan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih adalah masyarakat yang memegang E-KTP dan di Papua masih banyak sekali yang tidak memiliki E-KTP,“ beber Jhon Banua.
JAYAPURA – Komnas HAM Republik Indonesia pada Kamis (22/6) kemarin menyambangi Kantor DPR Papua. Ada sejumlah hal yang dibahas dengan pimpinan DPRP, salah satunya berkaitan dengan potensi bentuk pelanggaran HAM yang kemungkinan terjadi pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Tim Komnas HAM ini dipimpin langsung ketuanya, Atnike Nova Sigiro dan Wakil Ketua, Abdul Haris Komisioner serta 10 anggota lainnya.
Atnike menjelaskan bahwa kunjungannya ini bagian dari program kerja terhadap pemangku kepentingan di Papua dan untuk DPR Papua pihaknya selain memperkenalkan komisionel yang baru tetapi juga menyampaikan isu yang menjadi prioritas Komnas HAM.
‘‘Persoalan HAM di Papua merupakan salah satu isu prioritas yang sedang kami lakukan dan akan kami kawal sehingga tetap perlu berkoordinasi dengan DPRP, Pemprov, TNI Polri maupun masyarakat sipil agar kami mendapat gambaran yang lengkap,“ jelas Atnike kepada wartawan di ruang VIP DPRP, kemarin.
Komnas HAM ingin tahu apa saja persoalan HAM yang terjadi selama ini kemudian apa saja kendalanya dan bagaimana progresnya termasuk harapan dalam kemajuan perlindungan HAM Papua.
‘‘Ada beberapa hal yang didiskusikan terutama bagaimana mengantisipasi Pemilu di Papua, bagaimana pemilih di Papua semua mendapatkan hak pilihnya agar proses dan pesta demokrasi bisa berjalan dengan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang mewakili aspirasi rakyat Papua,“ bebernya. (ade)
Nah sebagai tim tanpa beban ini justru kadang menjadi ancaman bagi kubu tuan rumah karena…
Cuaca ekstrem yang melanda dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu bencana tanah longsor susulan…
Wakil Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, menjelaskan dalam peristiwa tersebut, dua…
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan Depapre akan dijadikan pusat pengembangan sektor perikanan di Provinsi…
"Karena dulu Papua belum dimekarkan menjadi enam provinsi sehingga demo-demo masih terpusat di Kota Jayapura.…
Secara umum kata Finnyalia pola curah hujan di Provinsi Papua dipengaruhi oleh Angin Monsun, sehingga…