

‘‘Ada juga catatan terkait hak suara Pemilu di tahun 2024 dimana kami sampaikan bahwa peluang terjadi pelanggaran HAM ini sangat terbuka. Banyak warga punya hak pilih dan dipilih tidak akan menggunakan hak pilihnya sebab regulasi PKPU menegaskan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih adalah masyarakat yang memegang E-KTP dan di Papua masih banyak sekali yang tidak memiliki E-KTP,“ beber Jhon Banua.
JAYAPURA – Komnas HAM Republik Indonesia pada Kamis (22/6) kemarin menyambangi Kantor DPR Papua. Ada sejumlah hal yang dibahas dengan pimpinan DPRP, salah satunya berkaitan dengan potensi bentuk pelanggaran HAM yang kemungkinan terjadi pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Tim Komnas HAM ini dipimpin langsung ketuanya, Atnike Nova Sigiro dan Wakil Ketua, Abdul Haris Komisioner serta 10 anggota lainnya.
Atnike menjelaskan bahwa kunjungannya ini bagian dari program kerja terhadap pemangku kepentingan di Papua dan untuk DPR Papua pihaknya selain memperkenalkan komisionel yang baru tetapi juga menyampaikan isu yang menjadi prioritas Komnas HAM.
‘‘Persoalan HAM di Papua merupakan salah satu isu prioritas yang sedang kami lakukan dan akan kami kawal sehingga tetap perlu berkoordinasi dengan DPRP, Pemprov, TNI Polri maupun masyarakat sipil agar kami mendapat gambaran yang lengkap,“ jelas Atnike kepada wartawan di ruang VIP DPRP, kemarin.
Komnas HAM ingin tahu apa saja persoalan HAM yang terjadi selama ini kemudian apa saja kendalanya dan bagaimana progresnya termasuk harapan dalam kemajuan perlindungan HAM Papua.
‘‘Ada beberapa hal yang didiskusikan terutama bagaimana mengantisipasi Pemilu di Papua, bagaimana pemilih di Papua semua mendapatkan hak pilihnya agar proses dan pesta demokrasi bisa berjalan dengan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang mewakili aspirasi rakyat Papua,“ bebernya. (ade)
Setelah hampir empat bulan terhenti akibat pemalangan sekolah, aktivitas belajar mengajar di SD Inpres Kampung…
Para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai jenis narkotika yang beredar di masyarakat, di antaranya ganja…
Mereka masing-masing di antaranya Widi Hartoto, selaku Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB periode 2020-2024;…
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…
Owen membeberkan bahwa mereka sudah menjajaki dua stadion di Jawa Timur. Dan saat ini masih…
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi, di antaranya sanitasi tempat…