

Dr Frans Pekey (FOTO:Mboik/Cepos)
JAYAPURA-PJ Walikota Jayapura, Dr frans Pekey mengakui, pemkot Jayapura tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menanggung biaya pendidikan semua mahasiswa Papua dari Port Numbai, yang saat ini sedang mengenyam pendidikan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Karena itu, langkah pemprov Papua yang telah memastikan untuk tidak melanjutkan penganggaran beasiswa mahasiswa Papua itu, akan diikuti oleh pemkot Jayapura.
Karena Pemkot Jayapura juga saat ini sedang mengalami kekurangan anggaran. Apalagi dana Otsus untuk membiayai pendidikan di Kota Jayapura itu, justru belum cukup untuk menanggung beban beasiswa papua dari port Numbai itu.
“Kita juga tentu (mengikuti), provinsi saja begitu, apalagi kita di kabupaten kota. Ini bukan karena uang kurang, tapi uangnya tidak ada,” kata Dr. Frans Pekey, Rabu (20/12).
Karena itu, menurutnya hal ini harus dibicarakan lagi secara bersama sama, tidak saja dikalangan pemerintah daerah, tapi harus sampai kepada pemerintah pusat untuk sama sama melihat hal ini.
“Jadi Tidak bisa didaerah saja, tapi ke pemerintah pusat sama-sama memikirkan hal ini. Apalagi utang, jadi tidak bisa tanggung jawab pemkot Jayapura, yang anggarannya terbatas, kemudian pemerintah provinsi juga mengatakan terbatas,”ujarnya.
Dia mengungkapkan, jumlah mahasiswa papua port numbai yang sebelumhya dibiayai pemerintah daerah sebanyak 650 an mahasiswa. Baik didalam kota maupun di luar kota. Dengan total anggaran yang harus ditanggung lebih dari 200 miliar rupiah. Utang beasiswa ini terhitung dari Juli-Desember 2023 dan tahun yang akan datang.
“Jadi harus kebijakan nasional kalau menurut saya,” pungkasnya. (roy).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…