Categories: BERITA UTAMA

Bupati/Walikota Diminta Supervisi Proses Pengangkatan DPRK

JAYAPURA– Penjabat Sekda Provinsi Papua Yohanes Walilo mengeluarkan surat edaran kepada seluruh   Bupati/Walikota di Provinsi Papua. Surat tersebut berkaitan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2024, tentang seleksi pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

   Dia meminta para Bupati/Walikota agar melakukan Supervisi dan Asistensi dalam setiap tahapan seleksi yang meliputi pengusulan calon anggota DPRK dilakukan oleh pimpinan suku, subsuku, atau kesatuan adat serta budaya kepada Pansel. Hal itupun dilakukan setelah melakukan musyawarah adat dengan melampirkan dokumen persyaratan calon termasuk berita acara kusyawarah adat.

   Setiap tahapan seleksi diminta harus diumumkan secara terbuka melalui media cetak, elektronik, dan media sosial lainnya yang mudah diakses, dan apabila ada respon masyarakat yang kontra untuk segera diselesaikan dan dituangkan dalam berita acara.

   Panitia seleksi dan pemerintah Kabupaten/Kota bersikap netral dan memperlakukan calon anggota DPRK mekanisme pengangkatan secara adil dan setara dalam setiap tahapan seleksi,” tegasnya didalam surat edaran tersebut, yang diterima Cendrawasih Pos dari Ketua MRP, Nerlince Wamuar, Minggu (20/10)

  Dalam surat edaran tersebut, Sekda  Yohanes Walilo meminta Pansel DPRK menyampaikan daftar urut calon anggota DPRK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan.

   “Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan usulan dan menetapkan keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud, Gubemur memberikan penetapan dan pengesahan pengangkatan berdasarkan Keputusan Pansel Kabupaten/Kota,” tandasnya.

   Ditegaskan, Gubernur Papua akan memberikan pengesahan terhadap usul calon terpilih atas proses seleksi yang telah dilakukan sesuai sistem, mekanisme dan prosedur yang berlaku (Sesuai Pergub Nomor 43 Tahun 2024) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Bupati/Walikota diterima Gubernur.

  “Panitia Seleksi melaporkan setiap tahapan seleksi kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota,” imbuhnya. (ade/rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Wali Kota: Awasi Pembangunan di Kawasan Rawan Bencana!

  Perhatian tersebut terutama menyangkut aktivitas pembangunan di kawasan yang memiliki potensi rawan bencana, seperti…

6 hours ago

Jangan Biarkan Warga Sipil Jadi Korban Konflik

  Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) memberikan perhatian serius terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan…

6 hours ago

Layanan Publik Harus Tepat Waktu dan Bebas Pungli

   Abisai menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten sesuai standar dan waktu yang…

10 hours ago

Pemprov Bentuk Tim Aset Untuk Tangani Sengketa Tanah

  Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengatakan, pembentukan tim dilakukan untuk memastikan kejelasan status dan riwayat…

10 hours ago

Perkuat Tata Kelola Daerah, Pemprov Bentuk Tiga OPD Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membentuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebagai bagian dari upaya…

17 hours ago

Tiga Ruangan Baru di RSUD Wamena Diresmikan

Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…

18 hours ago