“Penambang liar ini merugikan masyarkat dari sisi alam. Kita coba untuk mengkaji masalahnya dan melakukan kegiatan yang mungkin menjadi solusi,” ungkap Laurens.
Selain pertambangan liar, kata Laurens, pihaknya juga akan memanggil dua perusahan kayu yang beroperasi di Kampung Molof dan Walay untuk mengecek perijinan dan kontribusi mereka kepada masyarakat sekitar.
“Manti kita lihat CSR mana saja yang perusahan layani. Juga keluhan masyarakat ini juga perlu diperhatikan oleh perusahan. Kita belum bisa tentutan siapa yang benar dan siapa yang salah,” katanya.
Kemudian Anggota MRP Provinsi Papua, Pokja Perempuan, Naomi Sumel mengatakan bahwa dirinya akan membawa sepuruh aspirasi masyarakat dari dua kampung tersenut.
“Saya akan bawa ke lembaga saya, mana yang bisa diusulkan di Kabupaten, Provinsi dan Pusat,” ungkap Naomi. (eri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurut Kapolsek, modus yang digunakan pelaku adalah dengan membujuk korban menggunakan iming-iming nomor togel yang…
Menurut BTM, pembentukan Papua Utara bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan langkah strategis untuk memperpendek rentang…
Bagi pasien yang tubuhnya kian rapuh akibat terapi, menaiki tangga karena lift rusak bukan sekadar…
Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola…
Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal…
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan Papua Sri Utami mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian…