“Penambang liar ini merugikan masyarkat dari sisi alam. Kita coba untuk mengkaji masalahnya dan melakukan kegiatan yang mungkin menjadi solusi,” ungkap Laurens.
Selain pertambangan liar, kata Laurens, pihaknya juga akan memanggil dua perusahan kayu yang beroperasi di Kampung Molof dan Walay untuk mengecek perijinan dan kontribusi mereka kepada masyarakat sekitar.
“Manti kita lihat CSR mana saja yang perusahan layani. Juga keluhan masyarakat ini juga perlu diperhatikan oleh perusahan. Kita belum bisa tentutan siapa yang benar dan siapa yang salah,” katanya.
Kemudian Anggota MRP Provinsi Papua, Pokja Perempuan, Naomi Sumel mengatakan bahwa dirinya akan membawa sepuruh aspirasi masyarakat dari dua kampung tersenut.
“Saya akan bawa ke lembaga saya, mana yang bisa diusulkan di Kabupaten, Provinsi dan Pusat,” ungkap Naomi. (eri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pelaksana Tugas Kepala DLHK Kota Jayapura, Simon Petrus Koirewoa, menjelaskan bahwa pendataan yang dilakukan tidak…
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, Steven Alexander Wonmaly, mengatakan penetapan tersebut mengacu pada Peraturan…
Dalam peristiwa tersebut, seorang pria bernama Yoram sempat disiram menggunakan bensin oleh sang istri berinisial…
Kepala DLH Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggen, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk membantu proses…
Selain kepala daerah, gubernur juga mengingatkan kepada direktur dan seluruh tenaga medis untuk senantiasa siap…
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama strategis untuk…