“Apakah pelantikan ini merupakan balas jasa kampanye atau kebutuhan pembangunan, jawabannya akan ditentukan oleh waktu dan kinerja. Jika kebijakan ini menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua, maka legitimasi politiknya akan menguat. Namun jika sebaliknya, maka kritik publik akan semakin tajam dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun,” bebernya.
Dalam konteks Papua yang sensitif dan penuh tantangan, setiap kebijakan harus diletakkan dalam kerangka keadilan, keberpihakan, dan keberlanjutan. Itulah pesan utama yang dapat ditarik dari pandangan kritis seorang pengamat kebijakan publik Papua terhadap pelantikan tersebut. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ketua KSPI Papua, Benyamin Eduard Inuri, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak…
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Sosialisasi…
Menurut Sandra beberapa poin krusial yang menjadi beban pikiran masyarakat Papua saat ini, di antaranya:…
Berbeda dengan aksi massa mahasiswa sebelumnya pada, Senin 27 April 2026 lalu, ruas Waena-Abepura sempat…
Ketua PMI Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan fogging hanya efektif jika digunakan sesuai prosedur. Kesalahan…
Pemerintah Kota Jayapura mendorong pengelola ritel modern untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,…