“Apakah pelantikan ini merupakan balas jasa kampanye atau kebutuhan pembangunan, jawabannya akan ditentukan oleh waktu dan kinerja. Jika kebijakan ini menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua, maka legitimasi politiknya akan menguat. Namun jika sebaliknya, maka kritik publik akan semakin tajam dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun,” bebernya.
Dalam konteks Papua yang sensitif dan penuh tantangan, setiap kebijakan harus diletakkan dalam kerangka keadilan, keberpihakan, dan keberlanjutan. Itulah pesan utama yang dapat ditarik dari pandangan kritis seorang pengamat kebijakan publik Papua terhadap pelantikan tersebut. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dalam sambutannya, Nyoman Sri Antari mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah konkret Pemkot Jayapura bersama…
Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan instruksi kepala daerah adalah pembatasan jumlah pembelian BBM…
Kepala BGN Regional Papua Tengah Nalen Situmorang mengonfirmasi bahwa tiga SPPG yang berstatus suspen tersebut…
Aksi damai ini digelar bertepatan dengan hari kedelapan berjalannya operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Keheningan…
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di…
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan…