Terkait Persoalan Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Otsus
JAYAPURA – Problema mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus, dari tahun ke tahun yang kerap bermasalah. Mulai dari biaya hidup, hingga biaya kuliah (Juli-Desember 2023) yang masih menunggak hingga kini.
Bahkan, Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw sampai menyebut bahwa Pemerintah Daerah saat ini kesulitan membiayai mahasiswa penerima beasiswa Otsus Papua. Hal ini menyusul kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas.
Terkait dengan hal itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, harusnya ketidaksanggupan Pemprov itu harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi.
“Bukan sebatas bicara di media atau ke orang tua penerima beasiswa Otsus, tapi disampaikan seara resmi ke Pemerintah Pusat. Supaya pemerintah pusat bisa megambil kebijakan atau langkah langkah untuk membantu Pemprov Papua dalam rangka pembiayaan beasiswa ini,” ucap John kepada Cenderawasih Pos, saat dikonfirmasi melalui telfon selulernya, Selasa (19/12).
Menurutnya, jika memang Pemprov tak sanggung lagi membiayai anak anak Papua penerima beasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Maka sampaikan secara tertulis disertai dengan alasan, data dan analisa. Sehingga pusat dapat meihat persoalan ini untuk bisa mebantu.
“Mereka ada di sana karena adanya program dan jaminan dari pemerintah Provinsi Papua yang diberikan kepada mereka, jadi jangan terkesan lepas tangan. Kesan lepas tangan ini sangat memalukan, jangan rusak wibawa pemerintah atau wibawa negara,” tegasnya.
Lanjutnya, jika Pemprov Papua sudah tak sanggup lagi untuk membiayai 1000-an mahasiswa Papua penerima beasiswa. Maka segera mencari solusinya, kalau pun memang mau dipulangkan maka dipulangkan secara resmi lalu pemerintah pikirkan solusi berikut untuk mereka.
“Jika memang mau dipulangkan lantaran Pemprov tak lagi memiliki uang, maka pulangkan semuanya secara resmi termasuk yang ada di luar Papua. Ini menandakan dalam mengurus pendidikan anak anak Papua yang merupakan amanat daripada undang undang ternyata pemerintah tidak sanggup,” tegasnya.
Sementara itu, John menyebut mahasiswa Papua penerima beasiswa yang sedang kuliah di luar negeri sedang cemas dengan biaya pendidikan mereka. Bahkan, direncanakan akan menggelar Musyawarah Organisasi Mahasiswa.
“Khusus mahasiswa unggul Papua yang sedang menempuh pendidikan di Amerika, pada tanggal 21 Desember nanti mereka akan menggelar musyawarah di sana. Dari situ kita akan mendapat update apa sikap dari mahasiswa terhadap situasi yang hari ini pemerintah buat untuk mereka,” terangnya.
Terkait dengan persoalan yang sedang terjadi saat ini, John berharap pemerintah menggunakan hati dalam menyelesaikan prsoalan ini.
“Pemprov Papua harus bisa menempatkan diri sebagai orang tua untuk anak anak yang sedang sekolah di luar Papua maupun dalam negeri. Saya yakin pemerintah punya banyak cara dan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini, bukan hanya karena alasan tidak ada uang,” bebernya.
Selain itu, Jhon juga mengatakan bahwa hingga Juli-Desember 2023. Belum ada mahasiswa Papua yang dipulangkan terkait dengan polemik biaya beasiswa ini.
“Khusus dari Provinsi Papua kita belum dapat informasi resmi, namun di Papua Selatan sudah ada 2 atau 3 mahasiswa Luar Negeri yang sudah dipulangkan dan kini mereka sudah tinggal bersama orang tuanya di Merauke,” terangnya.
Terkait persolan biaya beasiswa bagi 1.718 mahasiswa ini, Selasa (12/12) pagi. Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur.
Aspirasi mereka tak terlepas dari pembiayaan Juli hingga Desember 2023, belum dibayarkan oleh Pemprov kepada pihak kampus tempat dimana para mahasiswa menimba ilmu. Begitu juga dengan biaya hidup mereka.
“Kita desak pemerintah segera selesaikan hal ini, sebab sudah mau memasuki semester baru. Bahkan ada mahasiswa dalam negeri yang membayar uang kuliah menggunakan biaya sendiri, sampai ada yang membuat surat pernyataan di kampus,” ungkapnya.
Saat menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur, mereka juga turut menyuarakan terkait finansial garansi buat mahasiwa yang kuliah di luar negeri. Terdapat 300-an mahasiswa asal Papua yang kuliah di luar negeri yang finansial garansinya akan berakhir di 31 Desember 2023.
“Sehingga kita minta pemerintah Provinsi Papua segera menerbitkan finansial garansi yang baru, karena itu sebagai salah satu syarat mereka tetap melanjutkan studi,” pungkasnya. (fia)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos