Oposisi Dalam Pemerintahan Sangat Diperlukan

JAYAPURA-Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP), Komarudin Watubun menegaskan PDIP akan menjadi opsisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini kata dia sesuai dengan keputusan  Rakernas PDIP yang berkangsung selama dua hari di Ancol Jakarta Utara pada 24-26 mei 2024 lalu.

Menanggapi hal itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (Uniyap) Dr. Najamuddin Gani, SH., M. Si, mengatakan sebagai partai besar PDIP memang harus menjadi oposisi. Tujuannya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Sikap ini sangat bagus, untuk menjadi penyeimbang bagi pemerintah,” kata Gani sapaan Dekan FH itu, Rabu (19/6).

Karena menurutnya jika semua partai tergabung dalam pemerintahan, maka fungsi pengawasan akan menjadi lemah. Namun jika ada partai yang berani mengambil sikap menjadi oposisi, maka itu akan mendorong jalanya roda pemerintahan yang baik.

Hakikatnya, kata Gani oposisi bergerak untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan undang-undang.

Sebab dalam pemilu, partai yang menang akan bisa memiliki kekuasaan. Sedangkan partai yang kalah, akan bertindak sebagai oposisi.

Meski memiliki peran yang berseberangan, menjadi koalisi dan oposisi dalam pemerintahan sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian.

Keuntungan menjadi bagian dari koalisi adalah bisa terlibat lebih jauh mempengaruhi arah dan bentuk kebijakan. Namun, partai koalisi masih memiliki keterbatasan untuk mengkritisi lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintah karena komitmen koalisi sebagai pendukung pemerintah atau keterlibatannya yang lebih dalam kebijakan pemerintah.”Saya pikir sikap PDIP ini sangat positif,” ujarnya.